Kasidokkes Polres Labuhanbatu Sebut Penanganan Stunting di Labuhanbatu Utara Sudah Baik

TRIBUN-MEDAN.com, LABUHANBATU - Kapolres Labuhanbatu diwakili oleh Kasidokkes Iptu dr. Yessy Ulandari menghadiri kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan di Aula Dewi Syukur Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Selasa, 23/04/24 pagi.

Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, perwakilan Ketua TP PKK, perwakilan Dandim/0209/ LB, Sekda Labura, Kepala Dinas Kesehatan, Satgas Stunting Kabupaten Labuhanbatu Utara, para Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu Utara serta para Kepala Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Dr Bernhard L. Malau, SIK, MH melalui Kasidokkes Polres Labuhanbatu Iptu dr. Yessy Ulandari melaporkan, hasil dari kegiatan itu diketahui bahwa pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Labuhanbatu Utara dinilai sudah baik dikarenakan pada data EPPGM (data Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) di bulan agustus 2023 terdapat 232 anak stunting, dan di bulan Februari 2024 terjadi penurunan sebanyak 67 anak stunting.

"Saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Labura sebanyak 165 anak. Namun data SSDI (data anak stunting secara nasional) pada tahun 2024 untuk kabupaten Labuhanbatu Utara sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Gagal Jual Narkoba, Pria Berinisial MS Diringkus Polres Toba

Kasi Dokkes Polres Labuhanbatu hadir sebagai peserta dalam penandatanganan Komitmen Bersama dalam penanganan stunting di wilayah Kab. Labura.

Kemudian dari rembuk stunting itu juga diharapakan kepada para perusahaan yang masuk dalam satgas stunting agar tetap berkoordinasi dengan kepala desa terkait jumlah anak stunting, agar dana yang diberikan tepat sasaran.

Penurunan stunting di Labura juga harus melibatkan seluruh OPD terkait, agar kasus stunting di Kabupaten Labura bisa 0 persen di tahun 2024 ini.

Kasi Dokkes Polres Labuhanbatu mengatakan warga negara yang sehat adalah aset terbesar milik negara.(*)