JELANG Putusan MK, Masinton Pasaribu Gencar Kritik Jokowi, Singgung Lebih Parah dari Masa Orde Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres, Politikus PDIP Masinton Pasaribu gencar lontarkan kritikan. 

Masinton Pasaribu mengatakan, level kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 lebih parah dari Pemilu masa pemerintahan orde baru.

"Tingkat kecurangannya, level kecurangannya ini (orde baru) sama Pemilu 2024 ini, lebih parah (Pemilu) 2024," kata Masinton dalam sebuah diskusi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024) malam.

Menurut Masinton, dalam Pemilu masa pemerintahan orde baru kecuJelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres, Polikus PDIP Masinton Pasaribu gencar lontarkan kritikan.rangan dilakukan secara terang-terangan.

"Kalau dulu terang-terangan, karena rezim itu menggunakan ya kamu berbeda ya saya langsung disikat," ujarnya.

Saat ini, Masinton menilai tidak demikian. Sebab, menggunakan seluruh instrumen kekuasaan.

"Kalau ini tidak, ini semua instrumen digunakan," ucapnya.

Baca juga: ALASAN Israel Lakukan Serangan Skala Kecil ke Iran, Tidak ada Kerusakan di Fasilitas Nuklir

Baca juga: DUA Kapal yang Dibeli Indonesia Menjadi Sorotan, Harga Kapal PPA Setara dengan Kapal Fregat FREMM?

Dia menuturkan, dalam Pilpres 2024 anggaran pendapatan belanja negara (APBN) digunakan untuk kepentingan Pemilu.

Selain itu, kata Masinton, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

"Jadi situasi Pemilu hari ini itu lebih parah dari Pemilu orde baru. Benar. Siapapun nanti kita bisa mendiskusikan itu," jelasnya.

Dia menjelaskan, ketika orde baru elemen kekerasannya dalam bentuk intimidasi, yang dilihat secara jelas.

"Kalau sekarang itu dengan berbagai cara digunakan. Contoh instrumen penegak hukum, kalau dulu enggak pakai penegak hukum. Dulu itu cukup pake ABRI," imbuh Masinton.

Masinton Pasaribu Minta Megawati Tak Perlu Bertemu Jokowi

Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta agar Megawati tidak perlu bertemu dengan Jokowi. 

Menurut Masinton, pertemuan akan dilakukan terhadap orang yang menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi.