AIRLANGGA Tanggapi Hasto yang Menyebut Bobby Nasution Tidak Boleh Daftar Maju di Pilkada Sumut 2024

TRIBUN-MEDAN.COM - Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak boleh mendaftar untuk maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Airlangga pun menegaskan bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah mendapat surat tugas dari Partai Golkar.

Adapun Bobby Nasution sudah dipecat dari kader PDIP setelah dirinya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Kalau Mas Bobby kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijeck," ujar Airlangga, Senin (15/4/2024) malam.

Airlangga menjelaskan, Bobby dan Musa Rajekhsah (Ijeck) memang menjadi dua sosok yang mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju di Pilkada Sumut.

Bobby bahkan sudah menghadiri acara pengarahan para bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi, nanti kita lihat evaluasinya," imbuhnya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.

Menurut Hasto, siapa saja boleh mendaftar untuk didukung oleh PDI-P dalam Pilkada Sumut, kecuali Bobby Nasution.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby itu usulan dari bawah," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4/2024).

Selain di Sumatera Utara, Hasto mengungkapkan perkembangan persiapan PDIP menyambut Pilkada Kota Solo.

Hasto mengatakan, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sudah membuka pendaftaran bagi siapa pun calon-calon kepala daerah Kota Solo yang ingin didukung partai banteng.

"Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," ujarnya.

Meski mengaku sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah, PDIP tetap memprioritaskan agar penyelenggara pemilu memastikan terlebih dulu tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam Pilkada mendatang.

"Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," tegas politikus asal Yogyakarta ini.

Hasto: Kontak Pandora yang Untungkan Dewa-dewa, Bukan Rakyat