HAKIM MK Heran Kenapa Cuma Menteri Kubu 02 Dituduh Pakai Bansos, Padahal Ada Menteri Kubu 01 dan 03

TRIBUN-MEDAN.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani menanyakan kepada empat menteri yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). 

Asrul Sani menanyakan dimana saja anggaran Bansos ada di kementerian. Asrul merasa heran sebab banyak sekali kementerian yang memiliki anggaran Bansos. 

Lalu, dia mengatakan tidak mengetahui menteri mana saja yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Bansos. 

Pernyataan ini disampaikan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Arilangga Hartarto.

Selain Airlangga dan Muhadjir, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Asrul mengaku kaget sebab banyak tuduhan bahwa menteri yang partainya tergabung dengan paslon 02 Prabowo-Gibran yang mengelola bansos. 

Namun kenyataannya, ada sejumlah menteri yang terasosiasi dengan Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang turut mengelola bansos.  

“Selama ini terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah Menteri-Menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon 02," ujar Hakim MK, Arsul Sani.

"Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan juga ada di Kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi Paslon-Paslon yang lain, baik Paslon 01 maupun Paslon 03,” lanjutnya.

Seperti diketahui bahwa Bansos disebut menjadi penyebab kecurangan di Pilpres 2024. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menilai penyaluran Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi demi kemenangan Prabowo-Gibran. 

Anggaran Bansos Naik Saat Pemilu 2024

Asrul Sani juga menanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Bansos di Pemilu 2024. 

Asrul menjelaskan bahwa anggaran Bansos mengalami lonjakan saat pandemi Covid 19. 

Ia merinci bahwa pada tahun 2021 anggaran Bansos Rp 498 triliun, tahun 2022 Rp 468 triliun, 

Lalu pada tahun 2023 anggaran Bansos nmenjadi Rp 443 triliun.