Hasto Tuding Jokowi Incar Kursi Ketum PDIP, Pengamat Sebut Masuk Akal karena Rekam Jejak Paling Beda

TRIBUN-MEDAN.COM – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tuding Presiden Jokowi incar kursi Ketum PDIP, pengamat sebut masuk akal.

Adapun Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan tudingan Hasto Kristiyanto masuk akal.

Dimana sebelumnya disampaikan Hasto Kristiyanto, Jokowi tengah berupaya merebut kursi Ketum PDIP.

Hal itu dianggap Selamat Ginting masuk akal karena rekam jejak Jokowi paling berbeda dari tiga presiden sebelumnya.

"Sekjen itu orang kedua, jadi pernyataan Hasto ini menarik untuk dicermati, inilah suara sesungguhnya dari PDIP yang semakin kesal," kata Ginting, Jumat (5/4/2024) dilansir Tribun-medan.com dari TribunJakarta.com

Selain itu, Ginting menyebut secara ketokohan, Presiden Jokowi memiliki latar belakang yang paling berbeda dengan tiga presiden terdahulunya yakni antara Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki kendaraan politik selepas purnatugas.

"Kalau kita melihat sejak era reformasi, Presiden Gus Dur punya kaki cukup kuat di Partai Kebangkitan Bangsa meskipun kemudian berkonflik dengan keponakannya sendiri, yaitu Muhaimin Iskandar.

Kemudian Megawati dan SBY juga juga setelah tidak lagi menjadi presiden masih bisa secara penuh mengendalikan partai politik," kata Ginting.

Hal itulah, kata Ginting, yang tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi meskipun berstatus sebagai kader PDIP.

"Jokowi berusia 63 tahun saat ini. Masih panjang sebenarnya. Masih banyak PR yang belum dia tuntaskan, antara lain juga IKN. Belum lagi posisi dia yang mengandung komplikasi antara lain persoalan hukum, baik untuk dirinya maupun anak-anaknya.

Nah, untuk mempertahankan agar dia tetap berada di lingkaran kekuasaan, maka pilihannya memang memimpin partai," kata Ginting.

Ia menyebut ada tiga parpol yang sebenarnya berpeluang untuk bisa diambil alih oleh Jokowi meski kenyataanya tak bakal berjalan mulus.

Di PDIP, peluang itu nyaris tertutup seiring kian merenggangnya hubungan Jokowi dan PDIP.

Sementara di Gerindra, keberadaan Prabowo Subianto juga sangat sulit untuk digeser. Terlebih, Prabowo akan menjabat sebagai Presiden bila tak ada perubahan di Mahkamah Konstitusi.

"Nah, pilihannya sekarang tinggal partai Golkar. Tetapi apakah kemudian para elit dan sesepuh Golkar mau memberikan kesempatan itu kepada Jokowi? Apalagi dalam pemilu 2024 ini, dalam tanda petik kan Golkar tersandera ketua umumnya Airlangga Hartarto tersandera oleh Jokowi.