SOSOK DAN PROFIL Prof Dr Franz Magnis Suseno SJ, Penjunjung Tinggi Etika dan Pakar Filsafat Politik

Franz Magnis Suseno sangat menjungjung tinggi soal Etika. Buku-bukunya masih menjadi rujukan utama untuk bidang-bidang itu.

Tidak sedikit pula, muridnya sudah menjadi doktor dan profesor.

Bahkan, Prof Yusril sendiri, selain pakar hukum, juga doktor filsafat, yang dosennya ya, Romo Magnis.

Romo Magnis sudah menerima sejumlah tanda kehormatan dari negara.

Ia mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari dari Indonesia pada 7 Agustus 2015.

Romo Magnis juga mendapatkan penghargaan Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany pada 4 Mei 2001.

Guru Besar STF Driyarkara itu kerap mengkitisi krisis toleransi dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, menurutnya, hidup dan beraktivitas dalam lingkungan majemuk dengan sejuta keberagaman bukan hal baru di Tanah Air.

Cendekiawan ini menyoroti berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan hari ini dan masa depan Indonesia.

Romo Magnis kerap mengingatkan Pancasila sebagai nilai, cita-cita, dan etika harus menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas.

Menurutnya, Pancasila tidak sekadar dilafalkan tetapi harus diperjuangkan.

Di sisi lain, menurut Romo Magnis, agar masyarakat yakin bahwa Indonesia bukan milik mereka di atas, negara harus menunjukkan bahwa segenap manusia dari Sabang sampai Merauke dapat hidup secara terhormat, sejahtera, adil, bebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Ia juga menegaskan, Pancasila mengajarkan untuk hormat terhadap kebebasan beragama dengan harapan kita harus menolak ideologi-ideologi yang menyangkal nilai bangsa dan kebal terhadap hasutan-hasutan populistik.

Terbaru, Romo Magnis mengatakan jika seorang presiden membagikan bantuan sosial (bansos) dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, hal itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang dari kas toko.

Hal itu disampaikan saat dia menjadi ahli yang dihadirkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).