MESKI Dikhianati Perjanjian Batu Tulis, Prabowo Subianto Tegas Tak Ada yang Boleh Serang Megawati

Tapi, tahun 2024 menjadi tahun terbaik Prabowo Subianto setelah bersusah payah empat kali gagal dalam Pemilihan Presiden. 

Akhirnya, Ketua Umum Partai Gerindra ini berhasil mengambil jabatan Presiden RI pada usia 72 tahun. 

Jika mengingat pada sakit hati Prabowo Subianto terkait perjanjian Batu Tulis 2009, Politiku PDIP, Sidarto Danusubroto menjelaskan, Perjanjian Batu Tulis antara Partai Gerindra dan PDIP tidak berlaku setelah Pilpres 2009.

Alasannya, ketika Pemilu 2009, Megawati gagal menjadi presiden.

"Perjanjian itu berlaku kalau Ibu Mega terpilih sebagai presiden. Karena kemudian tidak terpilih, jadi secara moral dan etika, perjanjian itu tidak berlaku lagi," kata Sidarto di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2014).

Lantas apa isi perjanjian Batu Tulis antara Prabowo dan Megawati yang kembali viral?

Perjanjian Batu Tulis ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada 16 Mei 2009 dengan tujuh poin kesepakatan.

Prabowo awalnya ingin peran wakil presiden dikuatkan seperti perdana menteri.

Mega menolak usul itu karena dianggap melawan konstitusi. Prabowo menerima kesepakatan karena diberi janji bakal disokong menjadi presiden pada Pemilu 2014 seperti ditulis pada poin ketujuh Perjanjian Batu Tulis.

Berikut ini isi perjanjian Batu Tulis yang dipersoalkan Prabowo itu:

Berikut ini isi perjanjian Batu Tulis yang dipersoalkan Prabowo

KESEPAKATAN BERSAMA
PDI PERJUANGAN DAN PARTAI GERINDRA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 2009-2014

Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden
Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindera) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

2. Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.