Ikrar Kritik Keras Keluarga Jokowi yang Disebut Ikut Pilkada hingga Bobby Jadi Tokoh Nasional Tapsel

TRIBUN-MEDAN.com - Pengamat politik senior, Ikrar Nusa Bhakti mengkritik Jokowi yang disebut semakin nafsu menjadi penguasa. 

Ia menilai keluarga Jokowi semakin haus kekuasaan dengan menargetkan sejumlah jabatan di Indonesia. 

Ikrar pun meminta publik tidak kaget jika Indonesia terus 'dikuasai' oleh keluarga Solo tersebut.

Hal itu Ikrar sampaikan melalui acara bertajuk 'Omon-omon Soal Oposisi', Minggu (10/3/2024).

"Yang jelas tadi yang dikatakan Eep, masak kita pemilik negeri ini, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masak dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya lima orang itu? Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan," ucapnya.

Diketahui, keluarga Presiden Jokowi berisi lima orang, yakni Jokowi, Iriana, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep, kerap diidentikkan dengan dinasti.

Gibran merupakan Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2, Kaesang menjabat Ketua Umum PSI, sedangkan suami Kahiyang, Bobby Nasution Wali Kota Medan.

Dia menduga bisa saja Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan, dengan Presiden menunjuk langsung Gubernur DKJ.

Dengan begitu, maka Pilkada di Jakarta tidak akan digelar lagi.

"Kalau ini dibiarkan, nanti kita lihat apakah UU mengenai DKJ nanti ternyata gol. Golnya maksudnya apa?" ucapnya.

"Bahwa Gubernur DKJ, itu akan dipilih atau diangkat oleh Presiden langsung. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan enggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta," tuturnya.

Ikrar juga mengungkit Gibran yang meminta tim suksesnya untuk menolong Kaesang agar PSI bisa mencapai ambang batas parlemen empat persen supaya lolos ke DPR.

Dia mengatakan, bukan mustahil PSI bisa lolos ke DPR, jika penghitungan suara yang kacau seperti saat ini dibiarkan begitu saja.

"Anda bisa bayangkan, Gibran yang belum jadi apa-apa, itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, bahwa 'tolong, tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen'. Saya ngomong gini bukan mustahil angka untuk empat persen PSI masuk itu bisa terjadi, kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan," jelas Ikrar.

Menurut Ikrar, satu-satunya cara untuk meyakinkan angka suara tidak dicuri atau ditipu adalah dengan meminta Polri membagikan hasil resmi dari hitungan di seluruh TPS.