Banyak yang Curiga Lonjakan Suara PSI, Ade Armando Sebut Ada yang Takut dan Bantah Intervensi Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com - Kenaikan suara PSI secara signifikan menuai polemik dari para politikus. Banyak yang menilai kenaikan suara partai berlambang bunga mawar merah ini karena ada intervensi dari Presiden Jokowi. 

Partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep ini telah mengumpulkan suara 3,13 persen atau dua juta lebih suara. 

Dengan posisi di 3,13 persen, tentu PSI mendapatkan harapan besar masuk ke Senayan. Apalagi, real count KPU masih 65 persen, sehingga terbuka peluang yang besar. 

PSI sebagai partai pendatang baru menjadi sorotan dalam Pemilu 2024 ini. Padahal sebelumnya di Pemilu 2019, PSI cuma mendapatkan suara yang sedikit. 

Politisi PSI Ade Armando membantah ada intervensi Jokowi di balik lonjakan suara partainya. 

Dia membantah ada 'Operasi Sayang Anak' yang disebut-sebut para politikus sebelah. 

"Kalau memang ada intervensi Jokowi seharusnya dari awal ngapain nunggu sampai sekarang.

Mungkin banyak pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen.

Karena kalau PSI lolos sampai parlemen kita mungkin akan bikin hal-hal yang tak biasa, seperti membongkar korupsi dan penyuapan,"ujarnya. 

Ade Armando menyatakan jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU.

Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim menilai melonjaknya suara PSI di aplikasi Sirekap dalam hitungan hari dinilai tidak masuk akal.

Ia meminta semua pihak mengawal penghitungan suara agar tak ada kecurangan. Capres pemilu 2024 Anies Baswedan juga merespons melonjaknya suara PSI dan meminta semua pihak mengawasi proses rekapitulasi suara.

Merespons tudingan lonjakan suara psi di data Sirekap, KPU menyebut masyarakat bisa memeriksa langsung foto perolehan suara di TPS yang ada di Sirekap untuk memeriksa akurasi suara.

Hingga saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Dan pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang.

Banyak Baper dan Sentimen

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menilai para pihak yang mencurigai lonjakan suara partainya karena dipicu baper dan sentimen.

Menurut Ade, lonjakan suara yang diperoleh PSI di portal Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih wajar secara statistik.

Hal tersebut disampaikan Ade menanggapi komentar juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim.

Chico menilai ada upaya penggelembungan suara terkait fenomena suara PSI yang meroket.

“Saya lihat tidak masuk akal dengan lonjakan ratusan ribu hanya dalam hitungan jam," kata Chico pada Minggu (3/3/2024).

Ade menanggapi bahwa fenomena lonjakan suara yang dialami PSI "biasa" sebagai perubahan hasil penghitungan suara.

Ia menyebut kemungkinan suara di lumbung-lumbung suara PSI baru terhitung sehingga terjadi lonjakan.

"Itu agak baper lah ya, memang di Indonesia ini belakangan banyak orang baper. Ini kan perbuahan yang dari waktu ke waktu, dan ini adalah, lonjakan itu kenaikannya nggak nyampe setengah persen atau cuma 0,50-an persen," kata Ade dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (3/3/2024).

Ade pun menyebut wajar jika lonjakan suara PSI belakangan ini berbeda dari prediksi banyak hitung cepat lembaga-lembaga survei.

Menurutnya, lembaga-lembaga survei juga mengakui ada kemungkinan selisih persen dan mengungkapkan level of confidence hitung cepat 95 persen, bukan 100 persen.

"Kebenaran itu jangan diberikan ke lembaga survei, dong. Saya mantan SMRC (lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting), saya mantan lembaga survei, tentu saya senang bahwa sekarang ini ada serangkaian lembaga survei yang menyajikan data-data yang bisa mengontrol agar jangan sampai terjadi kecurangan," kata Ade. 

"Tapi dalam kasus PSI, selisihnya itu nggak gede, selisih yang sebetulnya kalau kita belajar statisitik, masih bisa kita toleransi," lanjutnya.

Operasi Sayang Anak Lagi?

Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy memprotes 'ledakan suara' Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang muncul dalam penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belakangan ini. Pria yang akrab disapa Romi itu menilai lonjakan suara PSI tidak masuk akal.

"Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?"tulis Romahurmuziy melalui unggahannya di Instagram yang dikutip pada Senin (4/3/2024).

"Pola kenaikan suara @psi_id bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor,"sambungnya. 

Menurut penghitungan suara KPU per Minggu (3/3), dari 65,81 persen suara TPS yang masuk, PSI mendapatkan 3,13 persen suara, hampir mencapai ambang batas parlemen 4 persen.

Persaingan suara PSI bersaing dengan PPP yang sementara ini mendapatkan 4,01 persen suara.

Romahurmuziy pun mengutip penambahan suara PSI pada Jumat (1/3/2024) yang menunjukkan penambahan suara hingga 19.591 dari 110 TPS.

Menurutnya, lonjakan suara itu berarti PSI mendapatkan rata-rata 173 suara dari rata-rata 225 suara sah per TPS yang mana menurutnya tidak masuk akal.

Romahurmuziy mendesak KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera menindaklanjuti temuan tersebut. Jika tidak, ia menyebut hal ini akan dibahas dalam angket DPR.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Achmad Baidowi menyebut terjadi anomali suara untuk PPP dalam hitungan yang ditampilkan Sirekap KPU.

Pada 28 Februari, suara PPP sudah menyentuh 4 persen, tetapi beberapa hari kemudian justru turun.

”Sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah, kan, harusnya jumlah suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Bukan persentasenya. Kalau persentase, kan, otomatis, mengikuti jumlah suara. Nah, ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun,” kata Baidowi dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024).

Tanggapan KPU

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi kabar tentang melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam penghitungan suara real count sementara hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 di situs KPU.

Anggota KPU RI Idham Holik mengaku bleum mengerti lonjakan yang dimaksud.

Menurutnya, penghitungan hasil Pemilu 2024 yang akan disahkan oleh KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang bukan data yang ditampilkan dalam situs real count KPU.

“Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa,” kata Idham, dikutip dari video Kompas.tv.

“Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adala berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut,” bebernya.

Sarankan KPU Unggah Semua Formulir C Hasil yang Telah Selesai
Di sisi lain, dosen pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyerukan agar Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI segera mengunggah semua Formulir C Hasil yang telah selesai.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk mengecek isu penggelembungan suara partai tertentu belakangan ini.

Titi pun menyayangkan penggunaan Sirekap oleh KPU yang dinilainya menimbulkan keributan.

Ia menilai KPU gagal menyosialisasikan Sirekap dengan baik dan memiliki komunikasi publik yang kurang baik untuk menjelaskan anomali yang ada.

"Untuk memastikan ada penggelembungan (suara) atau tidak, makanya KPU upload 100 persen (Formulir) C Hasil. Yang kedua, proses rekap di kecamatan yang sudah selesai, segera di-upload, jadi kita bisa mengecek apakah betul data yang naik turun dan akrobat dan memasukkan suara-suara tidak sah untuk partai," kata Titi dalam program Kompas TV, Minggu (3/3/2024).

"Karena kalau itu tidak terkonfirmasi segera, jangan salahkan spekulasi dan pemahan masyarakat kalau tetap berpandangan ada kecurangan, karena tidak pernah ada bantahan terhadap data (Sirekap) yang selalu diklaim sebagai alat bantu tersebut," lanjutnya.

Titi pun mengaku mendapati anomali suara yang membuat suara partai tertentu melonjak di Sirekap.

Menurutnya, terdapat anomali berupa suara tidak sah menjadi perolehan suara partai tertentu.

Meskipun demikian, Titi menegaskan, berdasarkan peraturan KPU, perolehan suara final akan ditentukan melalui data Formulir C Hasil rekapitulasi.

Namun, ia menyampaikan bahwa data yang salah tersebut masih dapat lolos jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau mengoreksi saat rekapitulasi.

Untuk itu, Titi menegaskan, penting bagi KPU untuk menampilkan seluruh Formulir C Hasil kepada publik.

"Kalau ada perbedaan data antara yang ditampilkan melalui Sirekap dengan (Formulir) C Hasil, itu sudah diatur dalam peraturan KPU yang dirujuk adalah (Formulir) C Hasil. Masalahnya, kalau ada yang mempersoalkan. Kalau tidak ada yang mempersoalkan, maka yang ditampilkan itu akan jalan terus. Tidak semua partai politik punya saksi saat rekapitulasi di kecamatan," kata Titi.

Sebelumnya, berdasarkan data perhitungan suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 dari 2.240 TPS.

Perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.

Dalam rentang waktu tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3) pukul 15.00 WIB.

Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.

Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.

Hasil perhitungan sementara KPU PSI memperoleh 2.402.798 suara atau 3,13 persen.

Perolehan suara PSI tersebut hasil perhitungan KPU Sabtu (2/3) pukul 21.00 WIB, dengan progres data di 541.538 TPS dari 823.236 TPS atau 65.78 persen.

(*/tribun-medan.com)