MAHFUD Lempar Isu Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di RUU DKJ,TKN:Jangan-Jangan Itu Rencana Pak Mahfud

TRIBUN-MEDAN.com - TKN Prabowo-Gibran menuding ada niat terselubung Mahfud MD dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 

Dalam RUU itu menyatakan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden bukan melalui pemilihan langsung. 

Isu yang muncul ini menjurus ke Jokowi yang diduga ingin melakukan cawe-cawe. Apalagi, putra bungsunya, Kaesang Pangarep dikabarkan bakal maju di Pilkada DKI Jakarta. 

Hal ini diungkap oleh TKN Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI, Habiburokhman. 

Habiburokhman menilai Mahfud MD yang melempar isu itu sebenarnya sudah tahu dari dulu, apalagi ketika itu menjabat sebagai Menko Polhukam. 

Bahkan Habiburokhman justru menduga apa yang diungkapkan Mahfud MD itu sebenarnya adalah usulannya ke Presiden dan bisa jadi adalah rencana jahat Mahfud MD.

Sebab katanya saat draf RUU DKJ itu diajukan, Mahfud MD menjabat Menko Polhukam yang merupakan wakil pemerintah dalam pembahasan di DPR.

"Kita enggak ngerti basis yang dijadikan oleh Prof Mahfud untuk memberikan penilaian. Karena kan Beliau juga sebetulnya ada di pemerintahan dan paham sekali soal alur pembentukan perundang-undangan," ujar Habiburokhman dalam tayangan Kupas RUU Daerah Khusu Jakarta di Metro TV, Sabtu (2/4/2024).

Menurut Habiburokhman RUU DKJ belum dibahas sama sekali dan jika ada kontroversi di masyarakat silakan saja disampaikan.

"Nah, akal-akalannya dari mana? Saya enggak mengerti. Apalagi kalau mengacu pernyataan pemerintah lewat Menteri Azwar Anas maupun Jokowi langsung sendiri mengatakan bahwa mereka menyepakati Gubernur DKI dipilih langsung. Itu pernyataan yang langsung dan lugas loh," katanya.

Karenanya Habiburokhman menanyakan apa dasar Mahfud MD menyatakan ada potensi Presiden cawe-cawe dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Di mana menurut Mahfud ada isi RUU DKJ yang mengecoh sehingga nantinya Gubernur Jakarta dijaring 2 nama oleh DPR dan diajukan ke Presiden untuk dipilih satu nama.

"Justru kita tanyakan ke Prof Mahfud, dasarnya apa ya. Undang-undang ini kan inisiatif DPR betul ya. Semua undang-undang itu akan dibahas oleh komisi yang ditunjuk atau Pansus atau atau Baleg," katanya.

"Nah di situ di pembahasan tersebut, semua partai politik di DPR berhak menyampaikan argumentasi dan sikapnya masing-masing," ujarnya.

Menurut Habiburokhman perdebatan soal Gubernur Jakarta sebenarnya sudah selesai di bulan Januari 2024.