Berita Seleb

Analisis Penyebab Kenapa Suara PSI Kaesang Naik Sampai 3 Persen, Simak Data Ini

Dalam kurun tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268

Tangkapan video youtube kompastv
Presiden Jokowidodo dan Kaesang Pangarep 

TRIBUN-MEDAN.com - Perolehan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak dalam penghitungan suara real count sementara hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir menyentuh parliamentary threshold 4 persen.

Sebelumnya, raihan PSI meroket dalam waktu tiga hari, berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024 naik.

Dalam kurun tersebut, suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2) pukul 10.00 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3) pukul 15.00 WIB.

Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.

Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.

Pantauan Tribunnews, hingga Minggu (3/2) pukul 16.00 WIB, PSI memperoleh 2.403.255 suara atau 3,13 persen.

Lonjakan suara itu mendapat respons dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan penambahan atau pun pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar.

Dia meminta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace, Sabtu (2/3).

Selain itu, Grace meyakini suara PSI masih berpotensi meningkat. Sebab, hingga saat ini masih ada lebih dari 70 juta suara belum dihitung.

Terlebih, menurutnya, sebagian besar suara yang belum dihitung tersebut ada di basis-basis pendukung Jokowi, yang diyakininya mendukung PSI.

Grace mengatakan, perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Sebagai contoh, hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB, hasilnya 10,65 persen, namun berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen.

Tak hanya itu, lanjutnya, suara Partai Gelora berdasarkan quick count 0,88 persen, sedangkan rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.

Lebih lanjut, Grace menyebut PSI, berdasarkan hitung cepat Indikator, ada di angka 2,66 persen. Sedangkan rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen.

"Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung,” ujar Grace.

Grace meminta semua pihak bersikap adil dan proporsional.

Kata Pengamat

Melihat fenomena tersebut, pemerhati sosial politik, Uchok Sky Khadafi menilai, naiknya suara PSI patut dicermati secara mendalam.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan hitungan sejumlah lembaga survei justru tidak lolos ke parlemen.

"Patut diduga ada invisible hand atau operasi senyap dibalik naiknya suara PSI itu, patut diduga ada upaya penggelembungan suara.
Anomali kalau ternyata PSI lolos karena data lembaga survei menunjukkan bahwa partai itu sulit tembus ke parlemen dan hanya raih angka 2-3 persen saja. Tapi hari ini justru mereka melejit angkanya, ini nggak logis," ujar Aktivis 98 itu kepada wartawan, Sabtu (2/3).

Uchok mengingatkan agar para penyelenggara pemilu bekerja secara independen dan transparan.

"KPU dan Bawaslu jangan main-main dengan pemilu karena bisa jadi bumerang kemudian hari. Ingat kasus Harun Masiku. Jaga independensi jangan cawe-cawe," tegasnya.

Uchok menegaskan kembali, pemilu sejatinya merupakan sarana menuju demokrasi yang lebih baik lagi bukan sebaliknya.

"Jangan kotori demokrasi dengan pemilu curang. Negara ini bukan milik satu dua kelompok yang suka-suka berbuat semaunya," tegas dia.

Tak hanya itu, Uchok juga menyoroti perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang notabenenya pendukung Jokowi tapi diprediksi tak lolos parlemen.

Uchok menduga, rendahnya perolehan suara PPP tak terlepas dari sikap politik mereka yang berseberangan dengan rezim kekuasaan.

“Beda dengan suara Golkar dan PSI, mungkin rendahnya suara PPP bisa jadi karena partai itu mendukung GP-MMD, ibarat kata rezim Jokowi menghabisi PPP. Padahal, selama ini PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil survei karena sebaran pemilih di kantong-kantong pemilih Islam seluruh Indonesia secara merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jatim," paparnya.

Anies Ingatkan Soal Cacat Pemilu

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung soal cacat pemilu saat mengomentari lonjakan suara PSI.

"Jangan sampai ini membuat cacat Pemilu nya, kalau pemilu cacat yang cacat semua," ujar Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menilai pemerintah harus bertanggung jawab soal anomali suara ini. Terlebih, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo.

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab, walaupun ketuanya adalah anak presiden tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin anak presiden," ujarnya.

Kata Komisioner KPU

Komisioner KPU, Idham Kholik, sebelumnya mengatakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, yang saat ini masih berproses.

"Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat kabupaten/kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan)," ujarnya.

Seusai direkapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota, Idham menjelaskan, nantinya rekapitulasi dilakukan di tingkat KPU provinsi. "Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU RI dan Undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara," jelasnya.

Idham menilai, kenaikan perolehan suara dalam real count KPU adalah hal yang wajar, karena dialami oleh semua partai politik. Hal ini sejalan dengan data yang masuk dan diinput melalui aplikasi Sirekap.

(*/ Tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved