BARU Dilantik, Menko Hadi Tjahjanto ke Papua Bahas Kasus Pilot Susi Air Yang Sudah Disandera Setahun

TRIBUN-MEDAN.com - Hadi Tjahjanto langsung turun ke Papua untuk menyelesaikan kasus penyanderaan Pilot Susi Air. 

Pilot Susi Air telah ditawan oleh KKB selama satu tahun. Kasus ini berjalan buntu. 

Pilot Susi Air asal Selandia Baru itu tak bisa dibebaskan hingga kini. 

Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menko Polhukam langsung turun ke Nduga Papua. 

Hadi mengungkapkan telah bertemu dengan tiga tokoh dari Nduga, membahas pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Meski tak secara gamblang mengungkap ketiga sosok itu, namun Hadi Tjahjanto mengatakan mereka ingin membantu upaya pembebasan pilot Susi Air.

Hal itu diungkapkannya usai bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) malam.

"Saya berbicara dengan tokoh ari Nduga, ada tiga dan memang mereka juga ingin membantu terutama adalah dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Sadis Suami Cekik Istri Sampai Tewas, Jasad Membusuk di Kontrakan, Motifnya Cuma Karena Cemburu

Baca juga: Inara Rusli Menangis, Nafkah 75 Juta dari Virgoun Cuma Dibayar 20 Juta: Ikhlas? Gak Semudah Itu

Hadi mengatakan, pembebasan pilot Susi Air menggunakan pendekatan melalui tokoh agama, dalam hal ini tokoh Gereja.

Dia berharap dengan pertemuan tersebur bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa segera membebaskan pilot Susi Air.

"Namun tadi baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan, koordinasi. Saya kira di sana kita tidak menyebut penyandera ya tapi dengan masyarakat yang ada di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebut ada pihak ketiga yang bermain dalam kasus penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal tersebut disampaikan usai Kapolda bertemu dengan Atase Kepolisian New Zealand, di Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (26/2/2024).

Pihak ketiga ini, kata Mathius, memanfaatkan isu penyanderaan tersebut untuk kepentingan kelompok dan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi perjuangan Papua Merdeka.

Mathius menyebut pihak ketiga tersebut sengaja mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan New Zealand.