Sidang Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Gratis Prabowo-Gibran, TPN Ganjar: Tidak Pantas!

TRIBUN-MEDAN.COM – Kabinet Jokowi bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran, TPN Ganjar sebut tidak pantas.

Adapun sidang kabinet Jokowi turut membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto, pada Senin (26/2/2024).

Menanggapi hal tersebut, TPN Ganjar-Mahfud menyebut tak pantas membahas program makan siang gratis saat sidang kabinet Jokowi.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Jokowi tak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Sebab, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai karena Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico menambahkan.

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa program makan siang gratis tidak bisa disesuaikan dengan postur APBN yang sekarang sedang dalam keadaan tidak baik. 

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.

Belum lagi, kata Chico, saat ini harga beras semakin tinggi, harga bahan pokok tinggi. 

"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," imbuhnya.

Adapun para menteri di Kabinet Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024).

Sidang ini dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Adapun per hari ini pukul 16.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran tetap unggul berdasarkan perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara 58,85 persen dengan total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia baru mencapai 77,21 persen.

Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan raihan suara sebanyak 24,4 persen.

Lalu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya 16,71 persen.

Baca juga: DAFTAR Lengkap Pebalap MotoGP 2024, Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Jadi Sorotan Rider

Baca juga: MENCUAT Isu Kaesang Maju Gubernur Jakarta, Siap Saingi Ridwan Kamil hingga Ahmad Sahroni?

Sidang Kabinet Jokowi Bahas Makan Siang Gratis

Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.

Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut. 

Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata dia.

"Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.

Adapun sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.

Dalam sambutannya di sidang, Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: Deretan 20 Pemain Liga Inggris dengan Gaji Mingguan Tertinggi, Klub Manchester City Paling Tajir

Baca juga: Rektor di Jakarta Lecehkan dan Tiduri Stafnya Selama Setahun, Suami Nangis saat Tahu Kelakuan Istri

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter