GANJAR Target Tumbangkan Jokowi Pakai Hak Angket? Desak DPR Padahal Tak Bisa Ubah Hasil Pilpres

TRIBUN-MEDAN.com - Rencana penggunaan Hak Angket yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo diduga menyasar Presiden Jokowi.

Sebab, jika Hak Angket dibentuk tidak bakal mengubah hasil Pemilu. Lantas memang diyakini untuk menumbangkan Presiden Jokowi.    

Ganjar Pranowo meminta agar anggota DPR RI dari partai PDIP dan Koalisi Perubahan untuk menggelar raker untuk mengambil kesimpulan agar dibentuk Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

Ganjar merasa Hak Angket bisa membongkar dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 yang menurutnya penyebab dia mengalami kekalahan. 

Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di urutan paling rendah dengan posisi cuma meraih 16 persen suara. 

Ganjar belum menerima kekalahan dalam petarungan Pilpres  tersebut. Ganjar meminta agar semua diusut dan mengajak Paslon 01 Anies-Muhaimin. 

"Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," ujarnya.

Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut," ujarnya.

"Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," sambung dia.

Dia kemudian merespons partai kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah setuju dengan hak angket.

Namun, Ganjar mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan mereka.

"Saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata dia.

"Ya kalau saya sebenarnya simple aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu nya seperti ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi pemilu di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, penggunaan Sirekap pun banyak diprotes.