DIPREDIKSI Kader PDIP Ditarik dari Kabinet, Jokowi dan Tim Prabowo Sudah Siapkan Menteri Bayangan

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit.

Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” beber Dradjad Wibowo dikutip dari Kompas.com.

Tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)

Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman sebagaimana dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.