AHY Singgung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres Tak Urgensi: Emang Jaraknya Jauh

TRIBUN-MEDAN.COM - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY singgung hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak urgensi.

AHY juga menilai tak ada yang aneh dengan Pemilu 2024 sehingga dirinya menilai tak ada urgensi untuk memunculkan hak angket DPR RI.

AHY menyinggung tidak adanya urgensi dalam memunculkan hak angket karena hasil suara perhitungan yang terpaut jauh.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana (hak angket), bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dikutip dari Kompas.TV, Minggu (25/2/2024).

AHY mengatakan Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa.

AHY juga mengatakan tidak ada yang aneh dengan keunggulan perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara terbanyak.

Tak hanya itu, perolehan suara Prabowo-Gibran juga terpaut cukup jauh dengan dua pasangan lainnya di Pilpres 2024 yakni capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar," kata AHY.

"Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh," pungkasnya.

Baca juga: Ini Persyaratan Seleksi CPNS 2024 untuk Formasi Guru dan Kesehatan

Baca juga: KUA Bakal Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama Mulai Tahun Ini, Berikut Syaratnya, Gratis!

Sebelumnya, Demokrat menyinggung partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tersebut bak bertindak seperti oposisi.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng kembali menyinggung soal sejumlah partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertindak seperti oposisi.

Salah satunya karena parpol-parpol tersebut mendukung pelaksanaan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu).

"Setelah pemilu tampaknya ada dinamika politik yang baru.

Beberapa parpol yang di dalam pemerintahan itu rasanya seperti oposisi, bahkan membicarakan tentang angket lah, apa lah segala macam.

Terutama bicara soal angket soal kecurangan pemilu," ujar Andi, Jumat (22/2/2024) dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com.

"Itu kan bagaimana ceritanya (partai koalisi dalam pemerintahan) bicara tentang angket kecurangan pemilu? Bagi kami enggak masuk akal," tegasnya.

Andi menjelaskan, jika memang ada sengketa pemilu sudah ada mekanismenya secara hukum yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam MK sudah ada misal kecurangan di mana, berapa besar kecurangan, lalu apakah mengubah hasil pemilu? Kalau pun ada. Ya toh? Karena itu, kita tidak sepakat dengan apa namanya membawa ranah ini ke ranah politik," jelasnya.

"Jadi biarkan masuk ke jalur hukum, silahkan siapa pun. Capres ataupun caleg yang ada masalah dengan proses pemilu silahkan masuk ke ranah hukum ke MK. Sengketa pemilu memang di situ tempatnya," tambah mantan juru bicara kepresidenan itu.

Baca juga: VIRGOUN Cuma Beri Nafkah Rp15 Juta, Inara Rusli Protes Jauh dari Nominal Disepakati Rp75 Juta

Baca juga: Vincent Rompies Tak Terima Anaknya Dikeluarkan dari Sekolah Jelang Ujian Buntut Kasus Perundungan

Sebelumnya, wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diungkap oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Wacana itu disambut baik oleh pasangan calon presiden - calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin.

Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter