ALASAN Demokrat Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Pede Dibutuhkan Negara dan Singgung Penggusuran

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah alasan Demokrat terima tawaran jadi menteri Presiden Jokowi.

Adapun Demokrat akhirnya menjelaskan kenapa parpolnya menerima tawaran bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan penerimaan tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Yang mana AHY akhirnya menerima tawaran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ada dua alasan kenapa terima. Pertama kami tidak menggusur siapa pun.

Misalnya kalau di dalam kementerian lain kemudian kita masuk lalu ada yang digusur. Rasanya kurang enak," ujar Andi,Jumat (23/2/2024) dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com.

"Tapi ini yang menteri sebelumnya, Pak Hadi (Hadi Tjahjanto) kemudian jadi Menkopolhukam sehingga kami masuk pada posisi yang kosong.

Jadi ya kemari ya guyon-guyon saja semuanya karena yang digantikan pun senang, yang menggantikan pun senang," ungkapnya.

Alasan kedua, posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik.

Melainkan kementerian yang fungsinya lebih banyak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal posisi AHY sebagai Menteri ATR/BPN saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia dan ada pula kesempatan untuk memberantas mafia tanah.

Andi mengakui, AHY hanya akan menjabat selama sekitar tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

Selain itu, tidak ada program atau gagasan besar yang bisa dilakukan di sisa waktu sekarang ini.

"Karena semua program sudah tertata tinggal tujuh bulan. Dan anggaran pun sudah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan itu.

Tapi yang bisa dilakukan oleh mas AHY adalah mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan manajemen itu bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi," jelas Andi.

"Itu alasannya. Kemudian lagi, secara strategis pemilu sudah selesai kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan negara ini, why not," tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Baca juga: Wanita Ini Dihajar Habis-habisan oleh Mantan Istri Suami yang Gagal Move On

Baca juga: Ditinggal 2 Komplotannya, Maling Motor di Medan Sempat Bergumul dengan Korbannya saat Ketahuan

Kilas Balik AHY Kritik Jokowi Dalam Pidato Politiknya, Kini Malah Gabung Jadi Menteri

Dilantiknya AHY menjadi menteri, menandai masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Padahal sebelumnya, hampir 2 periode Partai Demokrat menjadi oposisi.

AHY pun pernah mengkritik Jokowi dalam pidato politiknya. Kini, ia justru bergabung ke pemerintahan setelah diberi jabatan menteri.

Seperti diketahui, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam).

AHY yang merupakan anak sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyangkal tuduhan bahwa jabatan menteri merupakan hadiah karena Partai Demokrat mendukung calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab selama hampir 2 periode pemerintahan Jokowi, Demokrat berada di luar pemerintahan atau bersikap sebagai oposisi.

Menurut AHY, sejak awal Partai Demokrat memang ingin berpartisipasi aktif di legislatif dan eksekutif.

"Yang terjadi hari ini adalah bagian perjuangan, karena Demokrat ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permasalahan yang perlu diperbaiki dan sempurnakan. Jadi saya tidak melihat sepeti itu (hadiah mendukung Prabowo-Gibran), karena terlalu banyak asumsinya atau praduganya," ujar AHY usai pelantikan.

Baca juga: SOSOK Jaswar Koto, Pakar Digital Forensik Siap Buka-bukaan Jika Hak Angket Jalan, Dulu Saksi Prabowo

Baca juga: BERIKUT UPDATE TERBARU Suara Tertinggi Caleg DPR RI Dapil Sumut 1, Sumut 2, dan Sumut 3

AHY mengatakan, langkah Presiden Jokowi mengajaknya masuk ke pemerintahan sebagai persiapan buat masa peralihan kepemimpinan mendatang.

"Dengan bergabungnya kami ke pemerintahan artinya Demokrat dilibatkan dalam transisi pemerintahan dan meyakinkan mengawal ini sukses sampai dengan akhir dan mengawali pemerintahan lima tahun ke depan dengan baik," ujar AHY.

Akan tetapi, pernyataan AHY saat ini bertolak belakang dari tahun lalu.

Ketika itu mantan perwira TNI Angkatan Darat tersebut lantang mengkritik program lumbung pangan (food estate) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Saat itu AHY dalam pidato politik dibacakan pada 14 Maret 2023 menilai program lumbung pangan tidak tepat dan dikritik oleh kalangan akademisi pertanian dan aktivis lingkungan.

Dia mengatakan, program itu terlampau mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, serta mengabaikan faktor ekologi dan sosial. 

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, pada saat itu.

AHY bahkan menyatakan kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Partai Demokrat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

kesempatan yang sama, AHY juga mengkritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk yang inkonstitusional.

Akan tetapi, pemerintah memutuskan menerbitkan Perppu supaya UU Cipta Kerja tetap bisa berjalan. Menurut AHY, Partai Demokrat menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan.

Yakni kurang berpihak kepada tenaga kerja dan proses pembuatannya dilakukan tergesa-gesa.

 "Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi," ucap AHY.

Pengesahan UU Cipta Kerja akhirnya memantik protes besar dari masyarakat.

Melihat kenyataan itu, AHY juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang malah tidak melibatkan masyarakat buat melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, tetapi malah menerbitkan Perppu.

"Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun," ungkap AHY.

"Tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," sambung AHY.

Perlindungan Jokowi dari Ancaman Hak Angket

Menurut peneliti Charta Politika Ahmad Baihaqi, keputusan Presiden Jokowi merekrut AHY ke dalam kabinet adalah langkah strategis buat mengamankan sisa masa pemerintahannya.

"Jokowi ini pintar mencari perlindungan di awal. Apalagi saat ini kan bergulir wacana hak angket. Dia melindungi pemerintahannya dari ancaman hak angket itu," kata Ahmad saat dihubungi pada Jumat (23/2/2024).

Selain itu, kata Ahmad, Jokowi memperhitungkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bisa mengkonsolidasikan kekuatan dengan kubu yang berseberangan maka hak angket kemungkinan bisa menggoyang kepemimpinannya di pengujung masa pemerintahannya yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Jadi sepertinya Jokowi mengantisipasi itu. Apalagi kalau PDI-P sudah bersikap menjadi oposisi kan," ujar Ahmad.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter