ALASAN Demokrat Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Pede Dibutuhkan Negara dan Singgung Penggusuran

Akan tetapi, pernyataan AHY saat ini bertolak belakang dari tahun lalu.

Ketika itu mantan perwira TNI Angkatan Darat tersebut lantang mengkritik program lumbung pangan (food estate) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Saat itu AHY dalam pidato politik dibacakan pada 14 Maret 2023 menilai program lumbung pangan tidak tepat dan dikritik oleh kalangan akademisi pertanian dan aktivis lingkungan.

Dia mengatakan, program itu terlampau mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, serta mengabaikan faktor ekologi dan sosial. 

"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, pada saat itu.

AHY bahkan menyatakan kebijakan itu tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Partai Demokrat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

kesempatan yang sama, AHY juga mengkritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai produk yang inkonstitusional.

Akan tetapi, pemerintah memutuskan menerbitkan Perppu supaya UU Cipta Kerja tetap bisa berjalan. Menurut AHY, Partai Demokrat menolak pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai alasan.

Yakni kurang berpihak kepada tenaga kerja dan proses pembuatannya dilakukan tergesa-gesa.

 "Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi," ucap AHY.

Pengesahan UU Cipta Kerja akhirnya memantik protes besar dari masyarakat.

Melihat kenyataan itu, AHY juga menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi yang malah tidak melibatkan masyarakat buat melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, tetapi malah menerbitkan Perppu.

"Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun," ungkap AHY.

"Tidak sedikit yang membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," sambung AHY.

Perlindungan Jokowi dari Ancaman Hak Angket