KPU Salahkan KPPS Soal Anomali Angka Pemilu 2024: Dari Sabang Sampai Merauke

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI menyebut anomali angka salah satunya adalah kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ).

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengungkapkan jumlah suara yang berbeda menjadi sorotan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Betty pun mengungkapakan hal itu terjadi salah satunya karena kesalahan oleh KPPS dalam proses input data.

KPU RI mengatakan pihaknya juga akan mengevaluasi Sirekap dari seluruh unsur baik dari sisi teknologi, infrastruktur, hingga pengguna.

“Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat,” ujar Betty Epsilon Idroos, Senin (19/2/2024) di kantornya.

Terpenting, tegas Betty, KPU selaku lembaga penyelenggara harus menyampaikan hasil Pemilu kepada masyarakat setransparan mungkin. 

Lebih lanjut, Betty juga menyatakan Sirekap tidak hanya digunakan oleh satu dua orang saja, tetapi ada 1,6 juta akun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 800 ribu lebih tempat pemungutan suara (TPS).

Pengguna akun yang beragam ini tentu punya kapasitas masing-masing mulai dari gawai, infrastruktur, hingga jaringan.

Oleh karena itu, tidak tetutup kemungkinan galat terjadi dalam sistem yang disiapkan KPU untuk membantu proses rekapitulasi suara.

”Mereka itu adalah KPPS. Siapa KPPS? Adalah pekerja-pekerja KPU yang berasal dari masyarakat kita,” tuturnya.

”Masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke dengan segala jenis kapasitasnya, dengan segala jenis handphone yang dimiliki, dengan segala jaringan yang dimiliki, dengan infrastruktur yang kita punya,” ia menambahkan. 

Salah satu yang sempat disorot tentang Sirekap adalah soal jumlah suara yang berbeda. Betty pun mengungkapakan hal itu terjadi salah satunya karena kesalahan oleh KPPS dalam proses input data.

“Jadi kenapa angka anomali ada? Karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS, ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya, maka data kita tidak akan kompatibel dalam satu dapil (daerah pemilihan),” katanya.

SIREKAP Pemilu 2024 Dianggap Banyak Kesalahan, KPU Didesak Agar Hentikan Publikasi Hasil di Online

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hukum dan Advokasi DPP PKS Zainudin Paru mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menghentikan publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Hal itu kata Zainudin, setelah banyaknya temuan pihaknya atas kesalahan hasil di perangkat SIREKAP dengan hasil asli berbasis formulir model C.