Pilpres 2024

PROTES Keras Prabowo-Gibran Selebrasi Duluan, Relawan Ganjar-Mahfud Desak Didiskualifikasi

Protes keras Prabowo-Gibran selebrasi duluan, relawan Ganjar-Mahfud desak agar keduanya didiskualifikasi

KOLASE/TRIBUN MEDAN
Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang (kiri). PROTES Keras Prabowo-Gibran Selebrasi Duluan, Relawan Ganjar-Mahfud Desak Didiskualifikasi, Anggap Giring Opini 

TRIBUN-MEDAN.COM – Protes keras Prabowo-Gibran selebrasi duluan, relawan Ganjar-Mahfud desak didiskualifikasi.

Adapun buntut selebrasi duluan karena unggul dalam hasil hitung cepat, relawan Ganjar-Mahfud minta Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Sejumlah organisasi relawan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD memprotes keras sikap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang mendeklarasikan kemenangan mereka berdasarkan hasil hitung cepat oleh sejumlah lembaga.

"Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," kata perwakilan relawan, Haposan Situmorang dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Menurut mereka, Prabowo-Gibran semestinya menunggu hasil resmi Pilpres 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat," ujar Haposan.

PEDAS! Mahfud MD Blak-blakan Sebut Pemilu Bisa Diulang Jika Terbukti Ada Kecurangan
PEDAS! Mahfud MD Blak-blakan Sebut Pemilu Bisa Diulang Jika Terbukti Ada Kecurangan (Tribun Medan)

Oleh sebab itu, relawan Ganjar-Mahfud juga meminta Bawaslu untuk bersikap atas deklrasi kemenangan Prabowo-Gibran yang dianggap kepagian itu.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersyukur atas hasil quick count Pilpres 2024 berbagai lembaga yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2 di atas 50 persen.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) petang.

“Kami bersyukur atas penghitungan hasil cepat yang sudah ada,” kata Prabowo, di samping pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo mengeklaim, semua penghitungan menunjukkan bahwa ia dan Gibran menang satu putaran.

“Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo-Gibran menang sekali putaran,” kata dia.

Baca juga: APA Pembahasan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Malam Ini? Minta Dukung Prabowo-Gibran?

Baca juga: Jalur Evakuasi Gunung Sinabung Rusak, Dinas PUTR Akan Perpanjangan Perbaikan Tahun Ini

Dugaan Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Minta DPR Panggil KPU 

Dugaan kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud minta DPR panggil KPU.

Adapun TPN Ganjar-Mahfud meminta DPR untuk memanggil KPU.

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengusulkan agar DPR memanggil KPU untuk meminta penjelasan tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Karaniya, hal ini harus dilakukan DPR lewat komisi terkait mengingat parlemen memiliki fungsi pengawasan.

"Saya kira kita juga memiliki DPR. Nah saya kira, DPR khususnya komisi yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab terhadap area ini,

saya kira juga sudah seyogyanya kami menghimbau untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya untuk memanggil KPU," kata Karaniya dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Sabtu (18/2/2024).

Karaniya menuturkan, DPR bisa memanggil KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengurai persoalan, bukti dan kejanggalan selama proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Kata dia, semua persoalan itu bahkan sudah beredar di media sosial maupun media massa dalam tiga hari ini.

Baca juga: Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud Minta DPR Panggil KPU: Kami Mendesak!

Baca juga: PEDAS! Mahfud MD Blak-blakan Sebut Pemilu Bisa Diulang Jika Terbukti Ada Kecurangan

Di lain sisi, pengawasan itu juga dianggap penting untuk mewujudkan transparansi kepada publik tentang proses Pemilu 2024.

"Nah itu sekali lagi kalau dari saya, kami mendesak agar transparansi publik terhadap data tabulasi suara, sampai ke level C1 itu harus dijamin validitasnya oleh KPU," ujar Karaniya.

Menurut dia, masyarakat dari berbagai elemen seperti pegiat demokrasi dan kepemiluan, akademisi hingga warganet juga berperan mengawasi proses transparansi tersebut. Ia pun berharap, dengan adanya pengawasan, maka berjalannya Pemilu 2024 yang jujur dan adil dilihat dari keabsahan suara, dapat terwujud.

"Itu yang saya kira satu hal yang sangat penting yang saya kira harus dijamin oleh KPU dan segera diperbaiki, segera diaudit, sehingga kita yakin Pemilu 2024 ini berlangsung dengan legitimate berdasarkan data-data yang valid dan sah," pungkasnya.

Sebagai informasi, dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Gibran Rakabuming Raka, menemukan indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga mendapati adanya sejumlah pelanggaran pemilu, baik di dalam pemungutan maupun penghitungan suara. Demikian pula KPU yang menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Atas berbagai indikasi yang ditemukan, Presiden Joko Widodo meminta agar pihak yang berkeberatan atas temuan-temuan itu membawa persoalan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga bisa ditindaklanjuti.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved