Program Makan Siang Gratis Tuai Kritikan, Gibran: Belum Dilantik Sudah Ribut

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti memprediksi kalau pemangkasan subsidi BBM dilakukan, itu akan berpotensi memunculkan inflasi yang tidak terkendali.

Berkurangnya subsidi BBM berarti harga BBM akan naik. Akibat naiknya harga BBM, harga bahan pokok juga bisa ikut terkerek naik.

Baca juga: BARU SAJA Lamaran dengan Ayu Ting Ting, Lettu TNI Fardhana Sudah Berangkat Tugas ke Papua

Ia mengatakan, sekarang ini saja sudah ada bahan pokok yang memiliki harga tinggi. Penyebabnya karena stok yang kosong di pasar retail.

"Nah beras aja sekarang sudah dibatesin. Orang mau beli dibatesin. Nah, gula sebagian di pasar retail sudah tidak ada. Kalau ada, harganya tinggi. Minyak goreng juga seperti itu nanti," kata Esther kepada Tribunnews, Jumat (16/2/2024).

"Terus apalagi nih BBM akan dicabut subsidinya atau dikurangi subsidinya karena fiscal space-nya itu kecil gitu kan (akibat) banyak proyek mercusuar," lanjutnya.

Esther mengatakan, berhubung barang-barang kebutuhan pokok itu tergolong dalam administered price, jadi jika mengalami kenaikan harga, pasti akan mendongkrak inflasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengungkapkan saat diwawancarai Bloomberg Television pada Kamis (15/2/2024), jika Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden, maka bakal memangkas anggaran subsidi BBM demi merealisasikan program unggulan seperti makan siang gratis.

Baca juga: Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat, AgenBRILink Ini Jadi Penyalur Kredit Ultra Mikro

"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," ujarnya dalam wawancara tersebut.

Sosok yang juga Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan bahwa upaya semacam itu bukan tanpa alasan lantaran 80 persen dari dana subsidi yang menembus Rp 350 triliun dinilai tidak tepat sasaran.

"Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp 350 triliun di mana 80 persen ditargetkan utnuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi."

"Sehingga, kami bakal menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," tuturnya.

Pada wawancara tersebut, Eddy juga mengatakan bahwa Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak demi membiayai sejumlah program.

Dia mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: GANJAR Tak Percaya Quick Count, Tunggu Pengumuman KPU, Tapi Singgung Kemenangan di Luar Negeri

Menurutnya, nominal ini terlalu kecil dibanding negara tetangga yang mempunyai rasio sebesar 14 persen.

Klarifikasi Eddy