FERI Amsari Sorot Sikap Jokowi Larang Teriak Kecurangan Pemilu,Tapi Biarkan Prabowo Klaim Kemenangan

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kecurangan Pemilu 2024 masih menjadi pembahasan setelah hasil hitung cepat menyatakan Prabowo-Gibran memenangkan pertarungan di Pilpres. 

Prabowo-Gibran telah mengucap syukur atas kemenangan versi hitung cepat. Semantara di kubu lawan, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin, masih melakukan penyelidikan terkait kecurangan yang terjadi. 

Pakar Hukum Tata Negara yang juga 'membintangi' film Dirty Vote, Feri Amsari menyoroti pernyataan Jokowi terkait kabar kecurangan Pemilu.  

Menurut Feri, Jokowi terkesan tidak netral dan seolah membatasi orang untuk mengekspresikan atas kecurangan tersebut. 

Semenatara, kata Feri ada kontestan yang sudah mengklaim kemenangan dan tidak dilarang oleh Jokowi.

"Kami dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang, itu masalah bagi saya," katanya saat konferensi pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/2/2024).

Selain itu, Feri juga menyebut pernyataan Jokowi menunjukan dirinya tidak berimbang dalam menyikapi Pemilu 2024.

Sebab itu, Feri menilai pernyataan Jokowi sebagai bentuk ketidaktahuan atas hak warga negara untuk bersuara dan menyederhanakan peristiwa kecurangan yang terjadi.

"Jadi bagi saya ucapan presiden itu tidak tau hak warga negara dalam perlindungan hak sipil mereka dalam pemilu sehingga kemudian mengeluarkan pernyataan yang kesannya menyederhanakan masalah," imbuh dia.

Baca juga: MAHFUD MD Angkat Bicara Soal Pernyataan Pihak yang Kalah Selalu Tuduh Pemilu Curang

Baca juga: INI Komentar Darwis Triadi Soal Aksi Kamisan yang Tuai Kecaman Netizen: Tidak Usah Buat Keributan

Feri mengatakan, kecurangan pemilu yang kini terus diteriakan koalisi masyarakat sipil memiliki argumentasi kuat.

Bahkan beberapa temuan juga mengindikasikan ada keterlibatan Jokowi dalam kecurangan pemilu tahun ini.

"Padahal kalau dilihat apa yang kami tampilkan dalam kecurangan pemilu, proses kecurangan terjadi luar biasa dan melibatkan presiden sebagai salah satu pelaku kecurangan," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan.

Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).