DEMI Program Makan Gratis, Prabowo Bakal Pangkas BBM Subsidi, Pertalite Bakal Dihapus?

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, viral di media sosial mengenai kabar BBM subsidi dipangkas demi program makan gratis yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Hal ini tentu membuat masyarakat resah. Mengingat saat ini hasil quick count Prabowo-Gibran unggul jauh di atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Jika Prabowo menjadi presiden, maka program tersebut dapat dijalankan.

Namun, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, memberi penjelasan soal isu subsidi BBM yang bakal dipangkas tersebut.

Ia menegaskan, tak ada pemangkasan subsidi energi, melainkan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan elpiji 3kg.

Dengan efisiensi ini, Prabowo-Gibran hendak memastikan bahwa penerima subsidi BBM dan elpiji 3kg tepat sasaran, sehingga anggaran untuk mensubsidi energi dengan sendirinya bisa terpangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis. 

Eddy Soeparno mengatakan, subsidi BBM Pertalite dan elipiji 3kg yang menelan anggaran negara besar-besaran, justru selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp 500 triliun. Tahun ini Rp 350 triliun. Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (16/2/2024).

Eddy menyebut, yang menikmati subsidi energi selama ini justru orang-orang kaya.

Ia pun menekankan perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi, agar anggarannya bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.

"Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi. Caranya gimana? Pertama, data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tuturnya.

Lalu, Eddy mengatakan, aturan mengenai penerima subsidi energi perlu diperkuat, sehingga tidak sembarang orang bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

Nyatanya, saat ini, siapa pun bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu kemudian dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa. Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," jelas Eddy.

"Kalau itu kita lakukan, otomatis kan kebutuhan untuk subsidi energi kan berkurang. Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," imbuhnya.

Eddy pun menegaskan bahwa tak akan ada pemangkasan subsidi energi yang akan membuat harga BBM melambung.

Sebab, yang dilakukan adalah efisiensi dengan membatasi jumlah orang yang bisa menerima subsidi.

"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi, bukan subsidi BBM," ujar Eddy.

"Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak," sambungnya.

Pertalite Belum akan Dihapuskan di Tahun 2024

Sebelumnya, kabar mengenai Pertalite dihapuskan memang santer beredar.

Mengutip Kontan.co, Pertalite belum akan dihapuskan di tahun 2024.

Pemerintah belum akan menghapus Pertalite dan menggantikannya dengan Pertamax Green 95 di tahun ini.

Sejumlah pertimbangannya ialah pasokan bahan baku bioetanol jangka panjang hingga kesiapan daya beli masyarakat. 

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Saleh Abdurrahman menyatakan belum mengetahui adanya rencana penghapusan Pertalite dan menggantinya ke Pertamax Green 95 pada tahun ini.

“Untuk mengganti RON 90 (Pertalite) ke RON 92 atau RON 95 mesti menghitung aspek harga jual, besaran kompensasi, dan lainnya. Jadi harus disiapkan dengan baik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (14/2/2024). 

Terutama jika akan digeser ke Pertamax Green 95, Saleh menilai, pasokan bioetanol jangka panjang harus dipersiapkan dengan matang. 

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, saat ini Pertamina belum berencana menghapus Pertalite. 

“Belum, semua masih dalam kajian. Terkait Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kewenangannya ada di pemerintah,” ujarnya saat dihubungi terpisah. 

Yang terang, di tahun ini Pertamina Patra Niaga akan fokus meningaktkan penjualan Pertamax Green 95 dengan menambah jumlah SPBU yang akan melayani penyaluran.  

Namun sayang, hal ini belum bisa dibeberkan secara terperinci oleh Irto karena masih dalam proses peninjauan. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menegaskan, pencampuran etanol untuk seluruh jenis BBM masih lama diterapkan karena rantai pasok bahan bakunya belum siap. 

“Bioetanol ini kita belum siap rantai pasoknya di hulu. Jadi menurut saya tidak bisa cepat seperti biodiesel karena kalau harus impor akan tambah biaya dan tinggi harganya,” ujar Tutuka ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (12/2). 

Menurutnya sejauh ini BBM campuran etanol masih terus diuji coba secara teknis dan komersial. Sehingga penerapan masif masih memerlukan waktu. 

Satu kunci penting dalam pengembangan BBM campuran etanol ialah pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan tidak mengganggu suplai untuk kebutuhan lainnya semisal tebu untuk pangan. 

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Edi Wibowo menjelaskan ketersediaan fuel grade ethanol (FGE) nasional saat ini baru sejumlah 40 kilo liter per-tahun. Masih jauh untuk memenuhi kebutuhan pencampuran bioetanol (E5) secara nasional. 

Berdasarkan peta jalan pengembangan bioetanol berbasis tebu, diperkirakan pada tahun 2026 ketersediaan FGE akan semakin meningkat menjadi 623.000 kL per tahun. 

Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan BBN, pemerintah akan meningkatkan ketersediaan bioetanol melalui Perpres No. 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), di mana ditargetkan pada tahun 2030 akan tersedia FGE sebesar 1.2 juta kL. 

“Namun jumlah ini pun belum mencukupi untuk pencampuran E5 dengan semua jenis gasoline,” ujarnya saat dihubungi terpisah. 

Pencampuran etanol secara masif ke BBM diakui Edi tetap  mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan penerimaan masyarakat. 

Mengingat Pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi atas kenaikan harga bensin akibat dicampurkannya bioetanol ke dalam bensin. Dalam kondisi normal, harga bioetanol lebih tinggi dari harga bensin.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter