AKSI Kamisan Sehari Setelah Pilpres, Jokowi Dikasih Kartu Merah Ibu Korban Tragedi Semanggi I

TRIBUN-MEDAN.com - Sehari setelah Pilpres 2024, Istana Jokowi diberi kartu merah oleh ibu korban pelanggaran HAM 1998 pada Aksi Kamisan yang berlangsung, Kamis (15/2/2024).

Adapun kartu merah tersebut diberikan ibu korban tragedi Semanggi I, Sumarsih. 

Dalam video yang dibagikan Jakarta Nicus puluhan orang menghadapkan kartu merah dan kuning ke Istana Merdeka tempat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor.

Selain itu juga ada aksi teatrikal seseorang yang terikat tali di tengah aksi Kamisan.

Kartu kuning tersebut sebagai protes penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai sejak awal dipenuhi pelanggaran demokrasi dalam prosesnya hingga pelanggaran konstitusi.

Selain itu, intervensi politik presiden diduga mewarnai dalam pencalonan salah satu pasangan dalam kontestasi Pilpres yang melibatkan keluarganya.

Hasil hitung cepat Pemilu pun menyatakan suara terbanyak diperoleh pasangan yang diduga disokong presiden tersebut.

Selain itu kartu merah dan kuning sebagai simbol peringatan kepada pelanggar demokrasi.

Perlu diketahui aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007.

Sebelumnya dikutip dari Kompas.com Ibunda Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, Maria Katarina Sumarsih (71) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkhianati reformasi.

“Kenyataannya, Presiden Jokowi mengkhianati Reformasi 98, yang salah satu tuntutannya adalah berantas nepotisme. Justru, di penghujung pemerintahan Pak Jokowi, (dia) membangun politik dinasti,” ucap Sumarsih saat ditemui di sela-sela peringatan 17 Tahun Aksi Kamisan, seberang Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

Padahal, kata Sumarsih, Jokowi pernah mengaku bahwa dia lahir dari reformasi.

“Di dalam koran Kompas, ada pernyataan bahwa Pak Jokowi ini mengakui. 'Saya ini anak kandung reformasi, saya lahir dari reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, dan menjadi presiden juga karena reformasi',” ungkap Sumarsih.

Di penghujung pemerintahan Jokowi yang tersisa beberapa bulan lagi, Sumarsih meminta agar Presiden RI menindaklanjuti pelanggaran HAM berat di masa lalu secara yudisial.