KRITIK Sikap Politik Jokowi, Akademisi Sebut Kepemimpinan Jokowi Lebih Parah Dari Rezim Soeharto

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah akademisi mengkritik sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024. Akademisi tengah melakukan aksi kritik terhadap Jokowi. 

Terkini, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El-Guyanie mengatakan rezim Jokowi lebih parah dari rezim Soeharto.

“Kalau Soeharto wajar dia tidak dibatasi oleh konstitusi karena konstitusi sebelum amandemen. Karena tidak pernah ada batasan, tidak pernah ada norma yang membatasi presiden berapa periode, hanya menyebut presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Tapi tidak lupa konstitusi itu membatasi beberapa kali,” kata Gugun El-Guyanie dalam Diskusi Daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam.

Sementara Jokowi, lanjut Gugun, karena lahir dari UU pasca amandemen, aturannya tegas bahwa presiden dipilih lima tahun sekali dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat dua periode.

Namun Jokowi disebut-sebut mau mengamandemen UUD 1945, menambah jabatan presiden menjadi 3 periode dan terbaru mengabulkan batas usia capres menjadi di bawah 40 tahun bagi kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu di MK.

 Gugun menegaskan Jokowi hasrat kekuasaan melebihi Presiden Soeharto.

Ketua MK Anwar Usman dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang disidang etik jadi korbannya.

Tak hanya soal Pemilu, Jokowi juga secara nyata telah mengutak atik KPK dengan merevisi UU tentang pemberantasan korupsi.

Padahal, kata dia, KPK adalah salah satu lembaga yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat.

“Sikap Jokowi ini jelas merusak muruah KPK,” pungkasnya.

Baca juga: KPU Kena Sanksi Loloskan Gibran Cawapres, Begini Tanggapan Anies Baswedan dan Ganjar

Baca juga: Heboh Kabar Ayu Ting Ting Sudah Lamaran, Umi Kalsum Bongkat Fakta Sebenarnya: Jadi Heboh

Baca juga: Senasib Pernah Dirumorkan Terlibat Pencucian Uang, Erick Thohir Bela Raffi Ahmad: Jangan Takut

Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia diambang kehancuran, akibat segelintir orang.

Mereka berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.

“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.

Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan.

Baginya akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.