INILAH Puluhan Kampus yang Kritik Presiden Jokowi, Guru Besar USU sampai Berkaca-kaca

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Aksi petisi kampus yang menyatakan keprihatinan atas kondisi negara saat ini terus meluas.

Total sudah puluhan kampus menyuarakan penegakan demokrasi dan kritik terhadap Presiden Jokowi dan elite politik jelang Pilpres 2024 ini.

Termasuk Universitas Sumatera Utara (USU) yang menggelar gerakan moral pada Senin (5/2/2024). Pembacaan petisi dilaksanakan di Gedung Pancasila USU. 

Ada 6 guru besar yang mengikuti pembacaan pernyataan sikap tersebut, yakni Prof Dr Ningrum Natasya, Prof Dr Nurlisa Ginting, Prof Dr Runtung Sitepu, Prof Dr Robert Sibarani, Prof Sondang Pintauli dan Prof Dr Budiman Ginting. 

Selain itu, turut hadir sejumlah dosen, mahasiswa dan alumni. 

Dengan raut wajah yang sedih dan mata berkaca kaca, Guru Besar Fakultas Hukum, Prof Ningrum N Sirait mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi negara saat ini. 

"Kami sebagian dari guru besar USU, sebagian besar dari alumni, mahasiswa dan sebagian dari dosen sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Sebab itu kami menyatakan melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara," kata Ningrum membacakan petisi dengan suara bergetar. 

Ningrum mengatakan, bahwa saat ini ada keresahan rakyat terkait perpolitikan di Indonesia menjelang pemilu. 

Selain itu guru besar Prof Dr Ningrum juga menyampaikan agar pelaksanaan pemilu tidak menggoyahkan persatuan negara. 

"Bahwa hari terakhir ini kami melihat keresahan di masyarakat. Sehubungan dengan berbagai hal tentang gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem perpolitikan berbangsa dan bernegara."

"Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan paska pelaksanaan pemilu 2024," sambung Ningrum. 

Dalam pernyataan sikapnya, sejumlah guru besar meminta agar Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Selain itu, guru besar USU juga meminta Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Sivitas akademika USU juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Diketahui, gelombang tuntutan dari kalangan intelektual ini mulai bergulir sejak 31 Januari 2023.