DAMPINGI Megawati di GBK, Benarkah Pramono Anung Sudah Mundur dari Sekretaris Kabinet Jokowi?

“Menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden,” imbuhnya.

Pramono, lanjut Puan, tidak memiliki kesalahan, begitu pula dengan menteri lain.

“Jadi gak ada urusannya, Mas Pram kan gak punya salah, menteri-menteru yang lain juga gak ada salahnya tuh.”

“Kecuali presiden kemudian sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi, ya baru presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram. Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu kan gak ada dasarnya.”

Informasinya belakangan ini, Pramono Anung tidak dilibatkan dalam rapat kabinet. Namun, hal itu belum terkonfirmasi dari pihak Istana.

Begitu juga halnya dengan curhatan Mensos Tri Rismaharani yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto, yang menyebutkan adanya ketidak nyamanan lagi dalam Kabinet karena setiap rapat kabinet pun harus diperiksa dulu.

Baca juga: JOKOWI BANTAH Cerita Hasto Soal Menteri Risma, Sebut Kabinet Indonesia Maju Baik-baik Saja

Baca juga: PDIP Ungkap Cerita Mensos Risma Soal Suasana Kabinet Presiden Jokowi : Ada Unsur Ketidaknyamanan

Kenapa tidak ditarik saja semua menteri PDIP dari Kabinet Jokowi?

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan penarikan menteri dari PDIP itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto yang dikutip Minggu (4/2/2024).

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Tanggapan pengamat: Megawati menunggu momentum

Sementara, CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai, Ketua Umum PDIP itu menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas atau "perang terbuka" terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bu Mega itu orang yang tahu pergerakkan momentum. Di dalam politik, momentum itu penting. Jadi ada timing, ada linimasa, ada rangkaian peristiwa, ada jahit-menjahit adegan segala macam, urusan-urusan rumit itu dikumpulkan, itu momentum," kata Eep dalam program GASPOL!.

Menurut Saefulloh, Megawati sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat sejak kampanye akbar di Bandung, dua pekan lalu.

Ia menilai, pidato Megawati saat itu menyinggung politisasi aparatur negara merupakan ekpresi kemarahan terhadap Jokowi dan menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan.

"Itu mengekspresikan alamat sudah terpisah, sudah berbeda, sudah ada di tempat yang berseberangan, sudah melakukan sesuatu yang harus saya lawan, kira-kira kayak begitu pernyatan Bu Mega," ujar Saefulloh.

Hanya saja, Saefulloh menilai, Megawati belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik menteri PDI-P dari kabinet, karena masih menunggu momentum.