Anies Baswedan Sentil Sosok Pemberi Bansos demi Kepentingan Pribadi, Jokowi?

TRIBUN-MEDAN.COM – Anies Baswedan sentil sosok pemberi bantuan sosial (bansos) demi kepentingan pribadi.

Adapun dalam debat capres terakhir, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung pemberi bansos.

Anies Baswedan mengungkapkan pengadaan bansos seharusnya diberikan lantaran memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan demi kepentingan pemberi.

Namun, Anies tidak membeberkan siapa sosok pemberi yang dimaksud.

“Bila membutuhkan bansos yang sesuai kebutuhannya, bansos plus.

Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi kepentingan yang diberi,” katanya dalam debat capres terakhir yang digelar pada Minggu (4/2/2024) di Jakarta Convention Center (JCC).

Dalam hal itu, Anies berbicara tentang keadilan yang belum dirasakan oleh masyarakat akibat ketimpangan yang terjadi.

Dalam visi-misinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, hingga berbudaya.

Anies pun turut mengutip pepatah Jawa yang bermakna siapa pun yang berusaha, pasti akan mendapat kemuliaan.

Namun, dia menegaskan hal tersebut dapat terjadi jika kesempatan yang diperoleh masyarakat sama.

“Kita menyaksikan banyak orang memiliki prinsip “sopo wani rekoso bakal nggayuh mulya” (siapa pun bersungguh-sungguh dalam usahanya, pasti meraih kemuliaan).

“Tapi jika kesempatannya ada. Jika kesempatannya tidak ada, pasti akan frustrasi."

Baca juga: Dokter Terawan Turun Gunung Demi Dukung Prabowo-Gibran

Baca juga: Kampanye dan Bakti Sosial Alex Tampubolon Dimeriahkan Ribuan Massa Pendukung di Marelan

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan gencar mengeluarkan kebijakan bansos bagi masyarakat.

Terbaru, dia mengeluarkan kebijakan BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan jumlah Rp600 ribu untuk tiga bulan pada Februari 2024.

Program bansos semacam ini menimbulkan berbagai kecurigaan lantaran disalurkan menjelang Pemilu 2024.

Banyak pihak menduga penyaluran bansos demi mendongkrak elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dilansir laman Setkab, Jokowi membantah bahwa bansos yang disalurkan tersebut untuk kepentingan politik.

Dia menegaskan bahwa bansos diberikan kepada masyarakat untuk memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir seluruh negara.

“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja,” katanya pada Jumat (2/2/2024).

Jokowi juga mengungkapkan bansos yang diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu.

DIa menjelaskan fenomena iklim El Nino menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia,

“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” katanya.

Jokowi juga mengungkapkan pemberian bansos ini telah disetujui oleh DPR.

“Semuanya sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri.”

“Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu,” pungkasnya.

Bansos Melonjak Saat Pilpres hingga Jokowi Dituding Politik Transaksional

Sebelumnya, bantuan sosial (bansos) melonjak saat Pilpres hingga Presiden Jokowi dituding politik transaksional.

Adapun Presiden Jokowi yang menggelontorkan banyak bansos dituding sebagai wujud poilitik transaksional.

Terlebih, anggaran bansos saat Pilpres melonjak tinggi mencapai Rp 496 triliun atau lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Dianggapnya Presiden Jokowi melakukan politik transaksional juga karena anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Sehingga menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, Presiden Jokowi terkesan menggunakan bansos barang berupa beras dan uang buat mendapatkan simpati rakyat dan mendapatkan kompensasi dari rakyat.

"Praktik penyaluran bansos oleh presiden secara langsung di berbagai daerah telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang mempraktikkan politik 'klientelisme' yakni sistem-praktik politik berdasar relasi pertukaran atau transaksional," kata Maftuchan dilansir Tribun-medan.com, Kamis (1/2/2024).

Menurut Maftuchan, pemberian bansos oleh Presiden Jokowi secara langsung ke rakyat bermakna mengharap masyarakat memberikan kompensasi berupa dukungan politik terhadap agenda politik elektoralnya.

"Seperti yang telah gamblang kita ketahui, Presiden Jokowi mengkampanyekan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran," ucap Maftuchan.

Menurut Maftuchan, praktik politik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

Untuk diketahui, nilai anggaran Bansos pada 2024 melonjak tinggi hingga mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan jumlah anggaran Bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca juga: UPDATE Kasus Prewedding Flare Gunung Bromo, Tersangka Akhirnya Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Baca juga: Tak Punya Kerja, Ammar Zoni Ngaku Tak Sanggup Beri Nafkahi Anak Rp10 Juta, Ajukan Banding

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter