Balasan Airlangga Hartarto pada Hasto, Tudingan Jokowi bagi Bansos tanpa Mensos Bu Risma

TRIBUN-MEDAN.com - Pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi, yang disebut tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Bu Risma jadi sorotan.

  PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran dan kritik pada Jokowi.

Ternyar muncul balasan atau tanggapan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Golkar tidak sependapat dengan Hasto Kristiyanto .

Menurut Airlangga anggaran untuk Bansos selama ini ada di Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini atau Risma.

"Kalau anggaran Bansos seluruhnya ada di Bu Risma jadi posnya itu di Kemensos," kata Airlangga usai menghadiri Konsolidasi Relawan Pekerja Nusantara, di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, (31/1/2024).

Oleh karenanya kata Airlangga program Bansos dari pemerintah tidak ada yang berubah, termasuk dalam mekanisme penyaluran Bansos.

"Jadi tidak ada perubahan," katanya.

Menurut Airlangga tidak ada politisasi penyaluran Bansos yang dilakukan oleh pemerintah.

Program Bansos sudah ada sejak pandemi, Covid-19.

"Kita sudah membagi Bansos sejak covid. Jadi Bansos itu tidak terkait dengan tahun politik. Karena kalau kita lihat di masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani: Itu Bansos dari APBN

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Ia mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Sri Mulyani.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.

Ia menyatakan APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos.

Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: TribunSolo.com/Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter