ANIES Kritik Jokowi Bagi Bansos Saat Pemilu: Bukan Sesuai Kebutuhan Politik, Cak Imin: Kualat Pak

TRIBUN-MEDAN.com - Capres Anies Baswedan turut mengkritik Jokowi yang turun membagikan bansos di tengah Pemilu 2024. 

Anies Baswedan menilai ada modus-modus dalam program pembagian bansos. 

Apalagi, pembagian Bansos tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Capres nomor urut 1 ini mengatakan bansos seharusnya dibagikan sesuai jadwal, bukan disesuaikan dengan kalender politik.

Ditemui saat kampanye di Tegal, Jawa Tengah, Anies menyayangkan bansos yang digunakan sebagai alat kampanye.

"Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberikan bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," ujar Anies, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (30/1/2024).

Kendati demikian, Anies yakin pilihan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh bansos.

Ia menyebut, masyarakat Indonesia akan tetap memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan. Pernyataan senada turut diungkap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa.

Sebelumnya, PDIP mengkritik keras pembagian Bansos yang dilakukan Jokowi. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merasa janggal karena Jokowi membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menduga, Risma tidak dilibatkan karena merupakan menteri dari PDIP. Karena itu, ia menyebut Jokowi telah melakukan penyalahgunaan serius demi ambisi politik.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengaku khawatir bansos disalahgunakan menjadi alat politik.