TERUNGKAP Alasan Presiden Jokowi Makan Bareng AHY dan Prabowo di Jawa Tengah

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud. 

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. 

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. 

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).  

TKN Minta Tak Permasalahkan Pertemuan Jokowi-AHY di Yogyakarta

Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta agar tidak ada pihak yang mempermasalahkan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden Jokowi dengan berolahraga hingga makan bareng di Yogyakarta, Minggu (28/1/2024).

Hal ini disampaikan Wakil TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024).

"Ya sudah kehilangan akal sehat kalau Pak Jokowi bertemu dengan AHY dikatakan akan bermasalah ya, kan jelas-jelas konstitusi kita hukum kita tidak melarang keberpihakan Pak Presiden jokowi sebagai warga negara ke paslon tertentu, itu jelas ya," tutur Habiburokhman. 

Menurut Habiburokhman, akan bermasalah jika ada pihak yang merasa nanti elektabilitasnya turun jika AHY bertemu dengan Presiden Jokowi.