Realisasi Dana Bantuan ke Patani Sawit Rendah, Airlangga Dengarkan Kendala Petani di Deli Serdang

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto berkunjung ke Sumatera Utara. Dia sana dia bertemu dengan sejumlah petani sawit. 

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah memiliki progam bantuan khusus kepada petani sawit. 

Namun realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah.

Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp 6 triliun.

Guna mendalami penyebabnya Airlangga pun menyempatkan diri untuk mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang. 

Pada acara Temu Wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bersama Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

"Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," ujar Airlangga. 

Airlangga mengatakan, bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan negara sebut dia Rp 6 triliun. 

"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.

Pemerintah sendiri katanya sedang mempelajari masalah yang ada seperti status lahan yang digunakan para petani bisa diselesaikan. 

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting.

Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Di Sumut sendiri, bank yang bisa menjembatani KUR.

Beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI.