MAHFUD MD Ngaku Sudah 3 Bulan tak Pakai Fasilitas Negara, Kini Mantap Mundur dari Menko Polhukam

TRIBUN-MEDAN.com - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah 3 bulan tak pakai fasilitas negara.

Ia pun sudah mantap untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dia menyampaikan hal itu pada acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

“Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” tegas Mahfud.

Dikatakan, pada pernyataan penutupan Debat Keempat Pilpres 2024, Mahfud mengaku telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya menjadi Menko Polhukam, pada 4,5 tahun lalu.

“Saya percaya dia punya niat baik ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” lanjutnya.

Saat ini, lanjut mantan Ketua MK, bersedia bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena Ganjar dinilai adalah capres yang betul- betul prorakyat.

Mahfud mengatakan belum mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena peraturan yang berlaku tidak mengharuskan menteri mundur jika ikut Pilpres.

Kedua, ujarnya, Mahfud ingin memberi contoh kepada Capres-Cawapres bahwa merangkap jabatan tidak memanfaatkan jabatan untuk menggunakan fasilitas negara.

“Ini sudah 3 bulan saya lakukan, dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Gesung Kemenko Polhukanm secara rutin. Semua tugas dan surat-surat di meja saya selesai tidak sampai seminggu meskipun saya Cawapres,” kata Mahfud.

Ganjar Minta Mahfud Mundur

Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah berbincang dengan calon wakilnya, Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.