KASAD Jenderal TNI Maruli Buka Pengaduan Terkait Netralitas TNI AD, Ini Penjelasan Kadispenad

TRIBUN-MEDAN.COM - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan membuka pengaduan terkait netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024. Hal itu tanggapan terkait beredarnya rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang diduga mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2024.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan banyak kejadian, dalam hal, pihak-pihak tertentu memanipulasi sehingga seolah-olah ada pihak mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Kasad Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait pilihan politik. Sebab prajurit TNI netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya. Karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi ditelepon ngeri-ngeri sedap sekarang. Karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan  pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindaklanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata  dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal di antaranya melalui perangkat intelijen.

Mantan Pangkostrad ini juga berkomitmen merespons secara cepat terkait adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam dalam pemilu.

"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena sudah ngomong lah, segala macam. Dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media, langsung kita lakukan tindakan," kata dia.

Ia pun membuka pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran.

Bagi awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa, dapat melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.

Jenderal Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan mengenai penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.

Sementara, Kadispenad Brigjen TNI Kristomei mengatakan, sesuai instruksi Kasad, maka jajarannya langsung merespon dengan cepat.

"Kami akan segera menyosialisasikan mengenai penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI terkait Pemilu 2024 ini kepada jajaran bawah ke wilayah,"ujar mantan Danrindam Iskandar Muda (IM) Aceh itu.

Tanggapan Bawaslu RI