DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Presiden Joe Biden, Apa Kesalahannya?

Masih dilansir AP, sejarah politik AS menunjukkan segala sesuatunya bukan pertanda baik bagi Biden. Dari empat presiden yang pernah diperiksa, tiga di antaranya adalah Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Donald Trump akhirnya dimakzulkan. Yang keempat, Richard Nixon, hanya lolos dari teguran dengan mengundurkan diri sebelum pemungutan suara berlangsung.

Namun, mayoritas Partai Republik di DPR membuat mereka hanya mampu kehilangan sedikit suara ketika situasi mencapai puncaknya. Terlepas dari kenyataan semua anggota Partai Republik di DPR memilih untuk secara resmi membuka penyelidikan, beberapa ragu-ragu untuk mendukung pemakzulan penuh.

Mereka yang ragu-ragu, terutama yang berasal dari distrik yang terpecah secara politik, takut akan dampak politik yang besar.

Dusty Johnson dari Partai Republik berkata, “Jika kita tidak memiliki tanda terima, hal itu akan membatasi apa yang dilakukan DPR dalam jangka panjang.”

Anggota Partai Republik lainnya, Ken Buck, mengatakan partainya terlibat dalam “pemakzulkan retribusi”, sedangkan yang lain mengatakan Biden “mungkin tidak” melakukan pelanggaran yang dapat dimakzulkan. Bahkan, semakin tidak ada kepastian masyarakat AS akan mendukung segala upaya untuk memakzulkan presiden.

Sebuah jajak pendapat dari CNN pada Oktober, menunjukkan bahwa 57 persen warga Amerika berpendapat Biden tidak boleh dimakzulkan.

Menurut Washington Post, angka tersebut antara 10 dan 14 poin lebih tinggi dibandingkan jajak pendapat serupa yang diambil mengenai sikap terhadap dua pemakzulan Trump. Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, kecil kemungkinannya dia akan dicopot dari jabatannya. Enam puluh senator harus memilih untuk menghukum Biden agar hal itu bisa terjadi, dan dengan Partai Demokrat yang menguasai Senat, hasil tersebut hampir mustahil didapat.

(*/Tribun-medan.com) (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com