TINDAKAN PREMANISME China di Laut China Selatan, Dua Kapal Coast Guard Serbu Kapal Militer Filipina

TRIBUN-MEDAN.COM -  Tindakan premanisme China yang menyasar Filipina terus berlangsung di sekitar perairan Ayungin Shoal, Laut China Selatan.

Pada Minggu (10/12/2023) pagi, kapal-kapal milisi maritim dan kapal penjaga pantai Coast Guard China mengadang kapal militer Filipina saat melaksanakan misi pengiriman suplai ke BRP Sierra Madre dengan kapal sewaan Unaizah Mae 1 (UM1) dan M/L Kalayaan yang kawalan kapal Coast Guard Filipina, BRP Cabra (MRRV-4409).

Selain kapal besar Coast Guard China CCG 5204 dan 5305, ada juga kapal-kapal lebih kecil CCG 21556, 21551, dan 21555 di area tersebut.

Bahkan, kapal Unaezah Mae 1 sempat ditubruk dari belakang oleh Coast Guard China lambung CCG 21556.

Kapal BRP Cabra juga nampak disemprot meriam air oleh Coast Guard China lambung CCG 5204 dan juga dipepet kapal milisi maritim China lainnya.

Dalam eskalasi ini, Kapal M/L Kalayaan dilaporkan menderita kerusakan mesin akibat disemprot water cannon oleh CCG 5204.

Sehingga tidak bisa menuntaskan misi pengiriman suplai ke BRP Sierra Madre.

M/L Kalayaan kembali ke pelabuhan FIlipina dengan kawalan kapal maritim Filipina BRP Sindangan.

Tindakan premanisme China ini bukan saja dialami Filipina, tetapi juga negara kawasan Asia lainnya, mulai dari Jepang, Vietnam, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan.

Kesulitan Pasok Kebutuhan 

Kini, Militer Filipina semakin kesulitan memasok kebutuhan militer dan nelayannya di pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

Diketahui, China terus mendominasi di kawasan Laut China Selatan (LCS) setelah peta baru dirilis Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin 28 Agustus 2023.

Media milik pemerintah China, China Daily mengumumkan 'Peta Standar China 2023'.

Menurut China Daily, "Peta Standar China 2023" ini memainkan peran peting dalam mendorong pembangunan bangsa, memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, mendukung pengelolaan sumber daya alam, dan membantu pembangunan ekologi dan peradaban.

Perubahan peta ini menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu titik panas konflik di muka bumi. Semula lautan bebas tanpa ada yang mendaulat, kini menjadi cengkeraman ”Negeri Tirai Bambu” yang belakangan sulit dilumpuhkan.

”Kami menolak tegas upaya mengaburkan putusan pengadilan internasional,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro dalam sebuah forum tentang Laut China Selatan. ”Setelah putusan final diluncurkan, hal itu tidak lagi dapat dikompromikan,” katanya, seperti diberitakan Reuters.