Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Sumut Minta Pemilu 2024 Tak hanya soal Kepentingan Elit

TRIBUN - MEDAN.com, MEDAN - Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari 12 organisasi meminta pemilihan umum tahun depan tidak hanya menyangkut kepentingan para elit namun mengesampingkan kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi yang disampaikan kelompok kerja masyarakat sipil untuk pemilu bersih Sumut yang dilaksanakan di Medan, Kamis, (7/12/2023).

"Pemilu 2024 haruslah dimaknai sebagai suksesi yang akan menghasilkan pemerintah yang menyelesaikan persoalan rakyat bukan malah menghasilkan rezim yang mengamankan posisi, modal serta kepentingan kelompok," kata kordinator studi dan advokasi Bakumsu Juniaty Aritonang.

Juni mengatakan, politik saat ini telah menggambarkan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari dinamika penetapan calon presiden dan wakil presiden yang terjadi seperti keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Sebagai organisasi masyarakat yang tidak berafiliasi politik lanjut Juni, pelaksanaan pemilu sangat jauh dari esensi demokrasi yang belum memberikan solusi atas persoalan rakyat namun lebih menyodorkan calon pemimpin yang inkompeten.

Padahal sebut Juni, sangat banyak persoalan persoalan kerakyatan yang perlu penyelesaian seperti di Sumut.

Namun hingga kini masalah masalah kerakyatan tidak mendapatkan perhatian dari pasangan calon presiden yang ada.

"Konflik agraria masih sangat banyak, belum lagi proyek strategis nasional yang gagal seperti yang ada di Humbahas dan masalah petani yang sebenarnya perlu kebijakan dari seorang pemimpin untuk diselesaikan," kata Juniary.

Juniary menyebutkan, kemunduran demokrasi yang kian memperhatikan mesti disikapi bersama. Melalui jaringan organisasi sipil misalnya. Juniary berharap organisasi masyarakat sipil dapat mengawal kepentingan kepentingan rakyat yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat.

"Kita tidak mau ikut dalam proses elektoral tanpa adanya penyelesaian, yang signifikan dan subtansial. Jadi tidak ada artinya partisipasi masyarakat tanpa adanya penyelesaian masalah struktural yang terjadi di masyarakat," tutur Juni.

Adapun isi deklarasi masyarakat sipil di Sumut antara lain.

1. Pemilu 2024 harus dimaknai suksesi yang menghasilkan pemerintahan yang menyelesaikan masalah rakyat bukan rezim yang mengamankan posisi, modal dan kepentingan elit.

2. Kelompok masyarakat sipil untuk pemilu bersih Sumut menyatakan sikap non partisan dalam pemilu 2024 dan akan berada di barisan rakyat yang terpinggirkan.

3. Mengajak kawan kawan gerakan masyarakat sipil untuk tetap menyikapi pemilu secara kritis serta mengawal upaya upaya pemenuhan hak rakyat.

(cr17/tribun-medan.com)