Prevelensi Stunting di Sumut Terus Menurun, Pj Gubernur Optimistis Target 2024 Tercapai

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan optimistis target prevalensi stunting di Sumut akan sesuai target.

Pasalnya, prevalensi stunting di Sumut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Semua sudah berjalan baik, upaya melalui program-program berjalan dengan baik hingga hari ini. Berdasarkan angka prevalensi beberapa tahun belakangan menujukan tren penurunan yang cukup baik. Kita optimistis target 14 persen tahun 2024 tercapai," ujarnya kepada media, Minggu (3/12/2023).

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Hassanudin Tinjau Korban Banjir Bandang di Simangulampe, 55 Rumah Rusak Berat

Menurutnya, turunnya prevalensi stunting di Sumut karena kesungguhan dan berbagai program yang sudah dilakukan Pemprov Sumut.

Sehingga Pemprov Sumut bisa menekan angka prevalensi stunting di daerah ini.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar kesehatan.

Diketahui bersama pada 2023, prevalensi stunting di Sumut diperkirakan akan turun dari 21,1 persen menjadi 18 persen.

Angka tersebut menunjukan bahwa hasil penurunan stunting sesuai dengan target yang diharapkan.

Karena itu, Pemprov Sumut optimistis target prevalensi stunting pada tahun 2024 yakni 14 persen dapat tercapai.

Sebelumnya pada 2022, penurunan prevalensi stunting di Sumut cukup signifikan mencapai 4,7 persen.

Dari angka 25,8 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen pada tahun 2022.

Pada tingkat nasional, lanjut dia, Sumut berada pada posisi enam untuk penurunan stunting tertinggi nasional.

Jadi angkat stunting di Sumut setelah Sumatera Selatan, Kalimatan Selatan, Kalimantan Utara, Riau dan Gorontalo.

Angka prevalensi stunting Sumut pun berada di bawah rata-rata nasional yakni 21,6 persen.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan upaya yang dilakukan Pemprov Sumut untuk menekan prevalensi stunting.

Di antaranya, pada tahun 2023, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran Rp 316 miliar untuk penurunan dan penanganan stunting.

Anggaran tersebut mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Program intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting.

Adapun program yang dilaksanakan dengan pemberian makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, penyediaan obat obatan kesehatan anak, penyediaan gizi untuk ibu hamil, pemeriksanaan kehamilan, pemberian suplemen dan imunisasi.

Adapun program yang dilaksanakan di antaranya peningkatan penyediaan air minum sanitasi, intervensi peningkatan akses kualitas gizi, intervensi peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan akses pangan bergizi.

Berdasarkan data BKKBN saat ini, tercatat sebanyak 791.399 keluarga berisiko stunting di Sumut.

Sebanyak 139.734 keluarga merupakan keluarga dengan peringkat kesejahteraan sangat miskin.

Pj Gubernur pun meminta OPD Pemprov Sumut untuk memastikan segala program yang dilakukan selalu maksimal dan tetap sasaran.

“Untuk itu, bekerja harus selalu berdasarkan data. Data ini penting, kami terus menggunakan data terbaru, sehingga pekerjaan kami pun terukur dan tepat sasaran sehingga hasilnya bisa maksimal,” katanya.

Stunting merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan kolaborasi ketat.

Karena itu, kabupaten/kota yang sudah bersama-sama berupaya menurunkan stunting di daerahnya, perlu diapresiasi.

Juga seluruh pihak yang turut berkolaborasi untuk menurunkan stunting, patut diapresiasi.

“Permasalahan stunting ini merupakan masalah bersama, tanpa koborasi, mustahil kita bisa mencapai target yang diinginkan,” kata Hassanudin.

Pemprov Sumut juga terus meningkatkan peran monitoring dan evaluasi terhadap delapan aksi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota.

Seperti rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.

“Untuk memastikan bahwa semua program Pemprov berjalan, kami tingkatkan fungsi monitoring. Dan evaluasi, memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran," ujar Hassanudin.

Stunting akan menghambat terwujudnya Indonesia emas. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan generasi penerus, maka stunting mesti tuntas.

“Pengentasan stunting ini merupakan upaya kita untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa kita ke depan,” ujar Hassanudin.

Tidak hanya itu, Pemprov Sumut pun kini tengah berupaya merevitalisasi posyandu, sebagai tempat pencegahan dan penanganan stunting di desa.

Lebih lanjut ia bilang upaya revitalisasi yang dilakukan Pemprov Sumut di antaranya perubahan organisasi pembina, penyediaan dukungan operasional.

Kemudian mendorong regulasi di daerah, peningkatan kapasitas kader dan penggalangan mitra untuk pengembangan posyandu.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Hassanudin Tinjau Korban Banjir Bandang di Simangulampe, 55 Rumah Rusak Berat

Posyandu Beri Layanan Kesehatan

Sedangkan, Pj Ketua TP PKK Sumut, Dessy Hassanudin mengatakan, posyandu tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan. Tetapi, harus menjadi subjek atau mitra pembangunan pemerintah.

“Dalam mencapai tujuan tersebut, melalui pembinaan dan sinergitas Posyandu, maka perlu melakukan optimalisasi peran Posyandu. Posyandu merupakan wadah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup dan layanan sosial dasar lainnya,” kata Dessy, yang juga Pembina Posyandu Sumut.

Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut Munawar Ibrahim menyatakan, apabila 18 persen tercapai pada 2023 maka target 2024 semakin mudah dicapai.

Dan, upaya menurunan stunting di Sumut sudah on the track.

“Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapai maka target kita 14 persen di tahun 2024,” katanya.

Upaya penurunan stunting juga menjadi prioritas nasional, bahkan Peraturan Presiden (Perpres) pun dikeluarkan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan, khususnya di Sumut.

Upaya penurunan stunting yang sudah on the track, juga perlu terus dikawal dan dimaksimalkan, sehingga target 14 persen pada tahun 2024 dapat dicapai.

(*)