Ratusan Mahasiswa dari 23 Kampus di Medan Gelar Mimbar Bebas Tolak Politik Dinasti Pelanggar HAM

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Ratusan mahasiswa dari 23 kampus di Kota Medan menggelar mimbar bebas yang dilaksanakan di Universitas Santo Thomas Unika Medan, Kamis (30/11/2023).

Mimbar bebas itu mengusung tema menentang politik dinasti dan pelanggar hak asasi manusia.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Unika Medan Mujur Leonardo Manalu mengatakan, kegiatan mimbar bebas dilaksanakan atas inisiatif aliansi mahasiswa di Sumut yang terdiri 23 kampus.

"Jadi kami aliansi mahasiswa Sumut menolak melakukan mimbar bebas politik dinasti dan pelanggaran HAM. Hal ini sebagai sikap kami dalam melihat politik hari ini," kata Mujur.

Mujur menyampaikan, kontestasi politik saat ini telah menabrak nilai nilai demokrasi dan hukum. Misalnya putusan MK yang cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.

"Putusan MK mencederai hukum dan masyarakat. Oligarki meloloskan aturan yang hanya untuk kepentingan golongan," ujarnya.

Dalam mimbar bebas tersebut, ratusan mahasiswa menyampaikan orasi, pagelaran musik, drama, hingga pembacaan puisi.

Selain politik dinasti, mahasiswa juga menolak calon pemimpin yang pernah terlibat pelanggaran HAM.

"Intinya kami menolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Sebagai mahasiswa kami ingin masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan," sambung Mujur.

Pada mimbar kerakyatan tampil sejumlah tokoh yang berprofesi sebagai seniman, budayawan, dosen dan tokoh masyarakat menyampaikan orasinya.

Rektor Unika St Thomas Prof Dr Maidin Gultom SH MHum mengatakan, demokrasi merupakan pondasi bangsa yang harus dijaga bersama.

Mimbar bebas itu kata Maidin sebagai bagian menyelamatkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai bangsa.

Demokrasi sebutnya tidak hanya pemilihan umum saja, tapi tentang partisipasi aktif kebebasan berekspresi.

"Jadikan mimbar kerakyatan ini sebagai wadah kita untuk bersuara menyampaikan pendapat dan menjadi agen perubahan yang konstruktif," ujarnya.

Sebagai akademisi, Maidin merasa memiliki tanggungjawab yang besar untuk tidak hanya sebagai saksi tapi juga pelaku dalam membangun demokrasi yang sehat dan kuat.

"Kehadiran mahasiswa di sini merupakan bukti kesadaran akan peran kita dalam menyelamatkan demokrasi dari berbagai ancaman," ungkapnya.