Sempat Munculkan Isu Dinasti dan Nepotisme, Mendadak Megawati Larang Kader Serang Jokowi, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri melarang kader melakukan serangan ke Presiden Jokowi. 

Sebelumnya, sejumlah kader PDIP menyerang habis-habisan sosok Presiden Jokowi usai Gibran Rakabuming menerima tawaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi Cawapres Prabowo Subianto. 

PDIP sempat menggoreng isu Dinasti Politik, Nepotisme, hingga tidak netral dalam Pilpres 2024.  

Kini Megawati melarang kadernya untuk melakukan serangan ke Jokowi. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

Basarah mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melarang kadernya menyerang wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun hubungan Jokowi dan PDI-P menjadi sorotan setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan bakal wakil calon presiden.

Basarah mengatakan, meski terdapat perbedaan pandangan politik, Megawati sampai saat ini masih menghormati Jokowi sebagai Presiden RI.

“Sampai detik ini Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden RI dan melarang kader-kader PDI-P, siapa pun dia, untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang Presiden. Itu tegas,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Basarah lantas mengungkit bagaimana Megawati menangis membela Jokowi yang dihina dan dicaci maki oleh sebagian masyarakat dengan hinaan.

Menurut Basarah, Megawati menunjukkan sikapnya sebagai negarawan.

Ia bisa dan konsisten memposisikan Jokowi sebagai Presiden, kendati anak kader PDI-P dari Solo itu justru menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Megawati tetap melihat Jokowi sebagai orang yang memegang kekuasaan, kepala pemerintahan, kepala diplomat, panglima tertinggi TNI dan lainnya.

Meski demikian, sebagai pimpinan tertinggi PDI-P Megawati tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan wewenang partai politik.