Kapolres Padangsidimpuan Bersiap Hadapi Pemilu, Pimpin Rakor Lintas Sektoral

Dari hasil verifikasi, sebutnya, daftar Caleg sementara (DCS) untuk DPRD di Kota Padangsidimpuan sebanyak 329 orang. Ia juga mengurai terkait potensi konflik pada Pemilu 2019 lalu.

"Di mana terjadi permasalahan pemilihan dan perhitungan suara di 2 TPS di Kota Padangsidimpuan. Penyebabnya, kurang pemahaman dari penyelenggara," terang Tagor.

Terlebih lagi, tuturnya, permasalahan Pemilu di tingkat TPS, karna kurangnya sosialisasi sehingga terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan. Ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi.

KPU selaku penyelenggara Pemilu 2024, sangat mengharapkan adanya koordinasi antara pemerintah dengan DPRD Kota Padangsidimpuan. Terutama, berkaitan dengan percepatan realisasi anggaran.

"Karena tahapan Pemilu sudah berjalan. Sehingga penyelenggaraan tahapan Pemilu akan bisa terlaksana sesuai harapan. Dan terakhir, harapan kami segera terealisasi NPHD (naskah perjanjiah hibah daerah)," imbuhnya.

Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Ratno Afandi, yang turut hadir, menyebut, pihaknya sesuai peran dan fungsinya miliki tugas lakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan Pemilu 2024.

Ia juga memaparkan terkait regulasi dan pelanggaran Pemilu. Begitu juga dengan pengawasan netralitas ASN dan TNI-Polri. Menurutnya, permasalahan yang mungkin terjadi adalah keberpihakan.

"Biasanya, saat berlangsungnya rangkaian Pemilu, baik dari peserta, penyelenggara, atau pihak tertentu, terjadi adanya dugaan keberpihakan. Ini yang berpotensi menimbulkan konflik," tukasnya.(Jun-tribun-medan.com).