Jokowi Lampaui SBY Jadi Presiden dengan Menteri Paling Banyak Korupsi, Pengamat Politik: Ini Rekor

TRIBUN-MEDAN.com - Saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diketahui ada lima menterinya yang terlibat korupsi.

Publik pun marah dan menghukum Partai Demokrat pada Pemilu 2014, hingga hasilnya gembos.

Namun ternyata, pemerintahan era Presiden Jokowi tidak lebih baik. 

Pasalnya, jelang berakhirnya masa jabatan, sudah ada enam menterinya (dari dua periode) yang tersandung kasus korupsi, sama seperti era SBY.

Menteri yang korupsi itu adalah: Menteri Sosial Idrus Marham dengan kasus korupsi proyek PLTU Riau, Menpora Imam Nahrawi dengan kasus suap dan hibah koni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan kasus suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster.

Selanjutnya, Mensos Juliari Batubara dengan kasus suap bansos Covid-19, dan Menkominfo Johnny G Plate dengan kasus korupsi pembangunan BTS.

Terbaru adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang hingga kini kasusnya sedang disidik KPK.

SYL sendiri sudah mundur dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral, karena ingin fokus menjalani pemeriksaan KPK.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan bukti lemahnya pengawasan internal.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menanggapi kasus dugaan korupsi Mentan SYL yang saat ini ramai diperbincangkan.

“Bisa secara begitu ya melihatnya, bahwa pengawasan di internal pak Jokowi ini enggak terlalu kuat, sehingga begitu mudah orang terjerat kasus korupsi,” kata Ray kepada awak media di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/10/2023).

“Saya kira untuk kali pertama dalam sejarah kepemimpinan nasional, di mana anggota kabinetnya banyak sekali yang masuk penjara, apalagi kalau dihitung periode pertama,” sambungnya.

Menurut Ray, Jokowi terkesan tidak terlalu menegur anggota kabinetnya jika terlibat kasus korupsi.

Lain hal jika angka nilai korupsi itu fantastis atau kasusnya berkaitan dengan sektor yang dekat dengan publik.

“Kalau dilihat polanya ini ada sektor-sektor di mana publik itu dikorupsi, kayaknya pak Jokowi enggak bisa kompromi, sehingga dengan begitu dia membiarkan saja, kalo (benar korupsi) kemudian ditangani,” tutur Ray.