GAWAT Pimpinan KPK Terlapor Kasus Pemerasan, Kena Serangan Balik SYL, Kapolri Langsung Respons

TRIBUN-MEDAN.com - Polri mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK.

Dugaan pemerasaan menindaklanjuti laporan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Polda Metro Jaya masih merahasiakan pimpinan KPK yang jadi terlapor dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian pada 2021 lalu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak berdalih hal tersebut karena masih dalam rangkaian penyelidikan oleh pihaknya.

"Untuk efektifitas penyelidkan yang saat ini kami lakukan terkait beberapa pertanyaan seputar materi apa yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Krimsus Polda Metro Jaya," kata Ade kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

"Mohon maaf ini masih konsumsi penyidik. Karena kira masih berproses saya kira kita bisa saling menghormati," jelasnya.

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk nilai uang yang diminta oleh pimpinan KPK saat menangani kasus tersebut.

Senada dengan Ade, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga mengatakan jika materi penyelidikan tidak bisa diungkapkan ke publik.

"Saya rasa cukup ya tadi kami sampaikan ini kan masih kesinambungan, ini masih proses penyelidikan kami sampaikan tadi. jadi tidak ada yang berandai-andai tapi proses ini masih kesinambungan ya," ungkapnya.

Mentan SYL Diperiksa Polisi

Seperti diketahui, SYL sempat mendatangi Polda Metro Jaya, Kamis (5/10/2023) sekitar pukul 12.40 WIB.

Syahrul Yasin Limpo tiba di Polda Metro Jaya dengan mobil Toyota Vellfire bernopol B 119 ZZH, mobil yang sama ketika ia keluar dari kantor Kementan.

Sebelum ke Polda Metro Jaya, SYL juga sempat mendatangi kantor Kementerian Pertanian untuk berpamitan kepada staff dan karyawannya.

Dalam hal ini, SYL akhirnya buka suara terkait kedatanganya ke Polda Metro Jaya pada, Kamis (5/10/2023) siang tadi.

SYL mengatakan bahwa kedatanganya itu atas permintaan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto agar dirinya menjelaskan soal adanya aduan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan pada 12 Agustus 2023 lalu.