Hasil Survei LSI Soal Elektabilitas Calon Presiden di Sumut Diragukan, Anwar Saragih Beber Alasannya

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Pengamat politik Sumut Anwar Saragih meragukan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Senin (2/10/2023). Dalam hasil survei tersebut, LSI merilis hasil elektabilitas tiga calon presiden 5 provinsi terbesar di Indonesia.

Adapun provinsi yang disurvei seperti, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

Dalam hasil survei itu LSI menyebut, Ganjar Pranowo menduduki peringkat teratas dengan 65 persen suara disusul Prabowo Subianto 30 persen dan Anies Baswedan 5 persen di Sumatera Utara.

"Kalau mau jujur survei tidak ada yang 100 persen seperti itu sistemnya. Pasti ada yang namanya swing potters, jadi kalau dipersepsikan sampai 100 persen gitu kita meragukan metodologinya. Karena belum semua punya prefensi pemilihnya, artinya ini masih refresing," kata Anwar kepada Tribun, Selasa (3/10/2023).

Anwar menyebut, sangat tidak mungkin seluruh responden dalam survei memberikan langsung dukungan terhadap calon presiden.

Sebab katanya, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih melakukan penilaian terhadap calon presiden dengan melihat sosok, visi missi, program hingga calon wakil presiden.

"Dinamika terus berjalan seperti visi missi, program dan sosoknya. Apalagi pasangan calon presiden juga mempengaruhi karena Prabowo dengan Ganjar belum punya pasangannya. Jadi secara pribadi menilai tahapan pemilih itu tidak mungkin sampai 100 persen seperti itu," kata dia.

Termasuk terkait elektabilitas Anies Baswedan dalam survei itu yang menunjukkan diangka 5 persen. Anwar menilai jumlah itu terlalu kecil dan sangat tidak relevan.

"Dan tidak mungkin juga jumlah elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5 persen pasti ada lebih dari itu," kata dia.

Selain itu Anwar mengatakan, ada istilah split tike voting dalam pemilu. Hal itu merujuk pada pembelahan dalam menentukan presiden dan DPR.

Anwar mengatakan, dalam pemilihan umum sering kali suara partai, dan pemilih presiden tidak koheren dengan pilihan presiden.

Hal itu wajar terjadi seperti pada pemilihan umum tahun 2004 dimana SBY terpilih sebagai presiden meski minum dukungan pantai politik dan suara di parlemen.

Hal sama kembali terjadi pada pilpres tahun 2014 kemarin. Beberapa faktor adalah karena masyarakat lebih mengenal calon DPR dan DPRD pilihannya.

"Sementara untuk presiden masyarakat lebih melihat sosok dan visi misi serta program. Artinya orang tidak selalu tegak lurus antara partai politik pilihan DPRD dengan kandidat calon presiden," kata Anwar.

"Mengapa karena persepsi orang saat memilih anggota DPRD dan presiden itu selalu berbeda. Jika DPRD ada irisan seperti sikologis, kedekatan satu sama lain dengan pemilih, sementara dengan presiden berbeda," tutup dia.

(cr17/tribun-medan.com)