Jokowi Mustahil Jadi Ketum PDIP, Megawati Sebut Langgar AD/ART, Harus Trah Soekarno?

TRIBUN-MEDAN.COM – Joko Widodo disebut mustahil jadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui sebelumnya, Joko Widodo tengah diusulkan menjadi pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Usulan Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP berawal dari penyuaraan putra sulung Soekarno, Guntur Soekarnoputra.

Namun baru-baru ini, usulan pergantian tersebut tampaknya mustahil terjadi.

Dimana baru-baru ini Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART," tegas Megawati dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP, Minggu (1/10/2023).

Menurut Megawati, dirinya dan Jokowi adalah petugas partai.

Baca juga: ALIBI Megawati Tolak Jokowi Jadi Ketum PDIP Gantikan Dirinya: Nggak Mungkin, Siapa yang Mau Pilih

Baca juga: TERKUAK Alasan Maruf Amin Tak Ikut Resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung Bareng Jokowi

Karena hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.

Maka, menurut Megawati sangat aneh jika 'orang luar' mempersoalkan label petugas partai tersebut.

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ucapnya.

Ia menilai sebutan petugas partai terhadap dirinya maupun Jokowi merupakan amanat AD/ART yang tak perlu dipersoalkan pihak eksternal.

Apalagi tanpa label tersebut, Megawati dan Jokowi tak bisa menduduki kursi pemimpin tertinggi RI.

"Sering terjadi kontradiktif, ada yang mengatakan, presiden itu dipilih oleh rakyat, iya betul, tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya yang memberikan nama (bakal capres)," ucapnya.

"Itu kan mekanismenya begitu untuk dipilih," tandas Megawai yang pernah menjadi Presiden ke-5 RI.

Merespon hal ini, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyatakan Jokowi menjadi Ketum PDIP sangatlah mustahil.