67 Ribu Keluarga Terima Beras Pemerintah, Berlangsung selamaTiga Bulan

TRIBUN–MEDAN.com, SIANTAR - Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi meluncurkan pembagian Bantuan Pangan Cadangan  Beras Pemerintah (BP-CBP) Tahap 2 di Gudang Bulog Pematang Siantar, Rabu (20/9/2023). Bantuan ini akan berlangsung selama tiga bulan, September, Oktober, dan November 2023.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun Robert Pangaribuan melaporkan,  jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Simalungun sebanyak 67.463 KPM.

"Bantuan ini di berikan selama tiga bulan, dari bulan September sampai dengan bulan November 2023, yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun yang pembagiannya dimulai pada 20 September 2023," kata Robert.

Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun menyampaikan, tujuan penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam rangka upaya pengendalian inflasi dan percepatan produksi serta hilirisasi produk pangan.

Baca juga: Imbas Harga Beras Melambung Tinggi, KPPU Segera Sidak, Beber Beberapa Faktor Penyebab

"Pada tahun ini (2023) KPM berkurang sebanyak 4.088 KPM dari tahap pertama sebanyak 71.551 KPM yang tersebar di 32 kecamatan dan bagi KPM menerima 10 kg/bulan selama tiga bulan," jelas Wakil Bupati.

Wakil Bupati berharap kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan agar dapat memanfaatkannya dengan baik dan dikonsumsi untuk keluarga serta tidak diperjualbelikan.

Sebelumnya, Kepala Bulog Pematang Siantar, Amsyar menyampaikan, bantuan pangan nasional ini dilakukan secara serentak di Indonesia sesuai Instruksi Presiden.

"Penyaluran tahap pertama dilakukan bulan April sampai Juni dengan kualitas medium, dengan beras impor sebanyak hampir 99 persen. Dan jika ditemukan beras dalam kondisi tidak baik kemasannya atau kualitasnya, kembalikan ke Kantor Pos dan akan diganti dengan kualitas yang baik," ucap Amsyar kepada masyarakat selaku KPM.

Dalam kesempatan itu, Eksekutif Manajer Kantor Pos, Piramon Tarigan mengatakan, penyaluran bantuan pangan ini, pembagiannya dilakukan di 23 titik Kantor Pos Pembantu dengan mengundang semua KPM ke titik pembagian terdekat.

Piramon menjelaskan kepada KPM, dalam mengambil bantuan cukup membawa KTP yang bersangkutan.

"Jika yang bersangkutan tidak dapat hadir, diwakili salah satu anggota keluarga dengan membawa kartu keluarga (KK)," jelas Piramon.

Jika ada yang gagal salur, Piramon mengatakan, kepala desa bisa mengalihkan kepada yang berhak dengan syarat adanya surat pertanggungjawaban mutlak (PTJM).

Tampak hadir mendampingi Wakil Bupati dalam launching tersebut Plt Kadis Sosial Osnidar Marpaung bersama Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan, Rapolan, serta insan pers.