Peristiwa Sejarah 18 September, Pemberontakan PKI di Madiun hingga Jimi Hendrix Overdosis

TRIBUN-MEDAN.com - Peristiwa sejarah 18 September, pecahnya pemberontakan PKI di Madiun hingga kudeta Myanmar.

Deretan sejarah yang terjadi 18 September di seluruh dunia di antaranya pemberontakan PKI di Madiun.

Berikut ini Tribun-medan.com rangkum peristiwa sejarah yang terjadi pada 18 September:

1. PKI di Madiun

Pemberontakan PKI pada 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Ada empat kelompok yang tergabung dalam FDR yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi).

Pemberontalan ini diawali dengan jatuhnya Amir Sjarifuddin sebagai kabinet setelah Perjanjian Renvile. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan di komandoi oleh Mohammad Hatta sebagai perdana menteri namun tidak disetujui Amir.

Kemudian seorang tokoh komunis Muso menawarkan gagasan yang disebutnya 'Jalan Baru untuk Republik Indonesia'. Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.

Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.

Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya.

Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto.

2. Kudeta Pemerintahan oleh Militer Myanmar

Hari ini tahun 1988, pemimpin militer Myanmar, San Maung melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dikepalai oleh presiden dari kalangan sipil, Maun Maung.

Sebelum kudeta terjadi, masyarakat telah menjalankan unjuk rasa terhadap pemerintah Myanmar selama berbulan-bulan.

Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi karena pemerintah yang kala itu berhaluan kiri dianggap gagal menjalankan mandat dari rakyat.

Rakyat juga menuntut pemberlakuan demokrasi dan sistem multi-partai.