Jokowi Tanggapi Soal Kericuhan Rempang, Said Didu: tak Ada Sedikit Pun Empati Pada Tuntutan Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jokowi baru-baru ini menanggapi kericuhan yang terjadi antara warga dengan petugas kepolisian di Pulau Rempang, Batam.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut ternyata disoroti oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Sebab menurut Jokowi kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang tidak harus sampai ke Presiden dan sebenarnya bisa diselesaikan di tempat.

Pernyataan Jokowi itu menurut Said Didu sama sekali tidak menunjukkan empati Jokowi pada tuntutan rakyat dan bentrokan yang sempat terjadi.

"Tidak ada sedikitpun empati pada tuntutan rakyat," kata Said Didu lewat akun Twitter (X) nya @msaid_didu, Rabu (13/9/2023).

Sejak awal kata Said Didu, sikap Presiden Jokowi dan semua menterinya soal Rempang tidak ada perintah untuk kepentingan atau melindungi rakyat.

"Sikap Bapak Presiden dan 2 Menko untuk 'kawal' investasi dan investor. Memang tidak ada perintah untuk kepentingan atau melindungi rakyat," katanya.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang sebenarnya bisa diselesaikan di tempat, tanpa harus menunggu Presiden.

Pemerintah daerah maupun aparat bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

"Masa urusan kayak gitu sampe Presiden," ungkap Jokowi dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (13/9/2023).

Dalam penyelesaian masalah, kata Jokowi ada pejabat yang bertanggung jawab. Begitu juga ketika mengeksekusi proyek.

"Jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera di sampaikan dilaporkan. Dirjen terkait Menteri terkait, jangan kalau ditanya siap pak, gimana beres pak, beres beres. Aman pak aman aman nanti terakhir whatsapp belum selesai pak, tidak bisa selesai pak nah," papar Jokowi.

Diketahui Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, yang telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di taman tersebut.

Jokowi mengharapkan pihak terkait dapat mengajak masyarakat duduk bersama, sehingga tidak ada salah pemahaman.

"Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah. Mau diberi ganti rugi diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan," tegas Jokowi.