Profil Andap Budhi Revianto, Role Model ASN di Kemenkumham Kini Dapat Amanah Pj Gubernur Sulut

Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto mendapat amanah baru sebagai Gubernur Sulawesi Utara

Editor: Jefri Susetio
Istimewa
Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto mendapat amanah baru sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan tetap dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto mendapat amanah baru sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan tetap dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Andap Budhi Revianto merupakan pria kelahiran 23 Juni 1966. Rekam jejaknya kariernya lebih banyak di Korps Bhayangkara dibandingkan birokrati pemerintah.

Akan tetapi sejak 10 Maret 2021 ia terbilang sukses menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Dulu Berpangkat Komjen Kini Andap Budhi Revinato Resmi Jadi ASN, Fokus Jadi Sekjen Kemenkumham

 

Sebelumnya pada 2006, Andap menjabat sebagai Kapolres Karawang Barat Polda Jawa Barat.

Lalu pada 2009 Andap menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Banten. Dan, setahun kemudian ia menjabat sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara. Pada 2016 ia mendapat promosi bintang satu alias Brigjen.

Mulanya ia menjabat sebagai Karopal Sarpras Slog Polri. Dan, ia menjabat sejumlah kapolda seperti Kapolda Maluku dan Kapolda Kepulauan Riau.

Andap naik pangkat dari Irjen Pol menjadi Komjen Pol saat ditempatkan di Kemenkumham sebagai Inspektorat Jenderal.

Pada 2021 Andap dimutasi untuk menjabat posisi Sekjen Kemenkumham.

Dalam kehidupan berorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menerapkan pedoman Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK.

Melalui program unggulan Transformasi Digital sebagai wadah percepatan penyampaian layanan dan informasi kepada masyarakat.

Dibawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Yassona H.Laoly, Andap juga berhasil memboyong segudang prestasi berupa kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, nomor 2 (dua) dari total 84 (delapan puluh empat),

Kementerian Hukum berhasil mendapat 2 nominasi penghargaan dalam BKN Award Tahun 2022 yaitu kategori dalam penilaian kompetensi meraih juara 1.

Dan kategori penerapan pemanfaan data-Sistem Informasi dan CAT meraih juara 2,

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved