Harap Pemilu Damai, GAMKI : Pemilu Cari Pemimpin Mengayomi Jika Tak Ada Bisa Tak Milih

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

GAMKI mendorong agar konstelasi politik tahun 2024 berjalan damai.

Hal itu juga lah yang menjadi pembahasan dalam Rakernas GAMKI yang akan digelar pada 19 hingga 21 Agustus mendatang.

"Ya jadi pada Rakernas tadi kami juga akan membahas soal isu politik tahun 2024. Bagaimana Pemilu tahun depan bisa berjalan damai dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas," kata Ketua Rakernas DPP GAMKI, Yosroha Sitompul, Selasa (15/8/2023).

Yosroha menyampaikan, dalam Rakernas nanti yang turut dihadiri Presiden Jokowidodo, GAMKI ingin mendorong peran semua pihak untuk secara bersama sama menjaga konduktivitas.

"Kalau sisi kita melihat sisi pesta demokrasi ke depan memang ada si semacam keraguan, kekhawatiran, karena sudah luar biasa yang dilakukan oleh pak Presiden, nah, bagaimana ke depan menghasilkan karya yang besar. Tapi dalam proses proses tentu pesan damai yang kita sampaikan. Politik itu harus keberpihakan kepada masyarakat, jangan terjadi polarisasi, jangan melegalkan segala cara," ujar Yosroha.

Sebut dia, Pemilu ke depan mesti lebih banyak mengedepankan tarung gagasan.

Sehingga proses demokrasi sebut Yosroha melahirkan pemimpin yang paham akan potensi Indonesia dengan bonus demografi yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Melalui pertemuan kita ke depan kami ingin mengajak bagaimana mana kita memikirkan anak muda ke depan, karena ada bonus demografi. Ini harus kita rangkul , kita bahas, jadi Pemilu tidak lagi tergerus dan terpusat pada hal hal yang baik," sambung dia.

Selain itu, GAMKI juga berharap agar calon pemimpin benar benar memikirkan masyarakat kecil. Yosroha lantas menyebut, masyarakat juga bisa tak menentukan pilihan jika tak menemukan sosok yang mengayomi.

"Nah kita GAMKI solid mengajak, menghimbau, bahwa Pemilu adalah suka cita, bahwa hari ini kita ingin memilih pemimpin yang benar benar berpihak kepada masyarakat. Jika tidak berpihak kepada masyarakat, juga bisa tidak memilih. Diatas dari semua ini adalah kedaulatan masyarakat, kedaulatan ekonomi dan politik," tutup dia.

(cr17/tribun-medan.com)